Garuda dan 5 BUMN Lain Bakal Rights Issue, Ini Rinciannya

Teti Purwanti, CNBC Indonesia

07 June 2022 15:45

Foto: Sejumlah awak kabin melakukan pelatihan di pusat pelatihan kabin kru maskapai Garuda Indonesia Training Center (GITC) di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta, Selasa (31/5/2022). GITC memiliki gedung training pilot, gedung pelatihan pramugari dan gedung emergency safety. Selain itu, terdapat fasilitas penunjang lain seperti ruang social grace (ruang pelatihan make up pramugari), dormitory (asrama tempat tinggal), table manner dan perpustakaan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki berbagai inisiatif aksi korporasi yang melibatkan partisipasi publik. Salah satu aksi korporasi yang dijadwalkan adalah Rights Issue oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kalau proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang mundur 30 hari berakhir damai dan homologasi maka Garuda Indonesia akan melakukan dua kali Rights Issue.

"Rights Issue yang pertama akan dilakukan dengan menginjeksikan langsung sebesar Rp 7,5 triliun yang berasal dari porsi pemerintah sebagai tahap awal restrukturisasi Garuda," jelas Tiko dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI-DPR, Selasa (7/6/2022).

Baca:

Merpati Pailit, Utang Rp 10,9 T & Ekuitas Minus Rp 1,9 T

Adapun rights issue yang kedua, rencananya akan dilakukan pada kuartal IV 2022 karena butuh pendanaan dari investor baru sesuai aturan Panja Penyelamatan Garuda yang ingin memastikan kalau porsi pemerintah tetap 51%.

"Kami berharap semoga kapasitas bursa tetap bisa menyerap, rencana aksi korporasi yang akan dilakukan," ungkap Tiko.

Selain Garuda Indonesia, ada lima BUMN lain yang akan melakukan Rights Issue, yaitu PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).

Baca:

Erick Usul Anggaran Kementerian BUMN Rp 232 M, Buat Apa Saja?

SIG atau Semen Indonesia akan melakukan Rights Issue dengan inbreng Semen Batu Raja pada Semen Indonesia melalui skema Rights Issue. Saat ini kepemilikan pemerintah di SIG mencapai 51,01% yang tidak akan berubah porsi meski pasca privatisasi.

Sementara itu, Waskita Karya juga akan melakukan rights issue dengan kepemilikan saham pemerintah mencapai 75,35% dan publik 24,65%. Adapun usai Rights Issue, porsi pemerintah akan berkurang menjadi 66,04% dan publik 33,96%. Rights Issue ini terkait dengan alokasi PMN TA 2022 sebesar Rp 3 triliun.

Adhi Karya juga akan melakukan rights issue dengan target dana Rp 1,98 triliun. Rights Issue Adhi menjadi yang terendah dari BUMN lainnya. Selanjutnya, Rights Issue BTN terkait alokasi PMN TA 2022 sebesar Rp 2,98 triliun yang rencananya akan digunakan untuk cadangan pembiayaan investasi.

Foto: Privatisasi BUMN 2022

Terakhir, rights issue Krakatau Steel yang akan membuat porsi jumlah saham pemerintah berkurang dari 80% menjadi 60%. Dana Rights Issue Krakatau Steel akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha.

Di luar total enam BUMN perusahaan publik tersebut, Kementerian BUMN juga berencana menjual saham pemerintah secara langsung sebesar 61,48% di Kupang Portland Cement Indonesia, kepada Pemprov NTT. Sehingga, nantinya kepemilikan Pemprov NTT akan meningkat dari hanya 1,12% menjadi 62,61%. Sedangkan sisanya 37,39% tetap dimiliki PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Foto: Rights Issue Krakatau Steel