Erick Usul Anggaran Kementerian BUMN Rp 232 M, Buat Apa Saja?
Foto: Erick Thohir saat melepas 285 PMI ke Korea Selatan (Korsel) bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Senin (6/6/2022). (Dok: BUMN)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pagu Indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 232.004.494.000,- yang terdiri atas, Program Dukungan Manajemen Rp 162.716.874.000 dan Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp 69.287.620.000,-
Adapun menurut Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI-DPR pagu indikatif ini merupakan dukungan terkecil dibandingkan dengan kementerian lain yang ada. Sehingga dirinya berharap bisa ditambah lagi dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kalkulasi.
"Kami tetap berharap bisa bekerja secara efisien dan kalkulatif, kami tetap ingin anggaran kami dijaga di angka Rp 300-an miliar dan tidak menurun," ungkap Erick di Jakarta (7/6/2022).
Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 79,7 miliar untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja pada 2023.
Tahun depan, Kementerian BUMN menargetkan Peningkatan Kapabilitas Executive Talent Management dengan dana mencapai Rp 1,4 miliar. Peningkatan ini termasuk, meningkatkan Kapabilitas Portal HC terkait dengan Recruiting & Onboarding, Talent Assessment, Talent Mobility, Career, dan Planning BUMN.
Penguatan Sistem Informasi Rp 38,3 miliar yaitu meliputi, Peningkatan Kapasitas Aplikasi, Pembentukan PMO dan Portofolio Management tools, dan Peningkatan IT Service Management.
Renovasi Gedung serta kebutuhan operasional lainnya Rp 25 miliar, meliputi, Perbaikan Chiller, Recycle Water, Parkir System, Renov Ruang kerja, Penggantian Rooftank dan sebagainya.
Pembangunan PLTS Rp 6 miliar sesuai arahan Presiden untuk mengurangi Efek Rumah Kaca dan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019.
Implementasi Big Data Infrastructure Rp 3,0 miliar dengan mengembangkan advanced data analytic (visualisasi, tabular, chart, pivot data), (expand) Data Lake, data ingestion, dan streaming data ingestion.
Lain-lain sebesar Rp 6 miliar untuk peningkatan program TJSL, Benchmark SDG's, Perbaikan tata kelola BUMN, dan monitoring PSN.
Untuk diketahui anggaran Kementerian BUMN pada 2020 sebanyak Rp 266 miliar dan pada 2021 mencapai Rp 197 miliar usai dipotong karena Covid-19. Adapun anggaran pada 2022 adalah Rp 208,2 miliar dan pagu 2023 sebanyak Rp 232 miliar.
[Gambas:Video CNBC]
Pantas Saja 3 BUMN Ini Dibubarkan, Sudah Begini Kondisinya
(vap/vap)
