Dibayangi Momok Seram, Ini Jurus Sri Mulyani Amankan Utang RI
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
31 May 2022 19:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah mengajukan defisit APBN pada 2023 mencapai 2,61% hingga 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 529,2 triliun hingga Rp 594,6 triliun.
Sementara pembiayaan defisit APBN tahun depan meningkat pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun. Target pembiayaan ini jauh lebih tinggi dari realisasi pembiayaan sebelum pandemi Covid-19 yang berada pada kisaran Rp 269,44 triliun hingga Rp 348,65 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, dimana tahun depan Bank Indonesia (BI) sudah tak lagi menjadi stanby buyer SBN, sejumlah strategi akan disiapkan.
"Di mana akan ada kombinasi utang negara dan investasi atau below the line. Rasio utang kita tetap dijaga di kisaran 40,58% hingga 42,42% dari GDP," ujarnya dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (31/5/2022).
 Foto: Dok, KemenkeuDok, Kemenkeu |
Pembiayaan defisit APBN 2023, kata Sri Mulyani akan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya meningkatnya kebutuhan pendanaan belanja prioritas volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global.
Tantangan lainnya juga potensi capital outflow dari emerging markets termasuk Indonesia, potensi turunnya minat investor dan meningkatnya suku bunga utang.
Serta tantangan lainnya dari tantangan pembiayaan defisit APBN 2023 yakni fleksibilitas penambahan utang semakin terbatas dan kinerja keuangan BUMN masih perlu ditingkatkan.
Langkahnya dalam melaksanakan pembiayaan defisit APBN, kata Sri Mulyani sejalan dan konsisten dengan tema APBN yang memiliki fungsi stabilisasi, alokasi, dan efisiensi, distribusi, dan pada saat yang sama harus menjaga konsolidasi untuk mengembalikan kesehatan dan ketahanan fiskal.
"APBN dengan defisit tersebut masih akan masih akan bisa men-support dinamika dan pemulihan ekonomi termasuk dalam hal ini untuk menjaga Indonesia dan masyarakat dari guncangan atau shock yang terjadi," jelas Sri Mulyani.
"Konsolidasi fiskal akan terjaga di tahun 2023-2026 hingga kemudian primary balance akan kembali positif dan APBN menjadi relatif sehat untuk bisa menjaga dari berbagai goncangan lain yang akan datang," tuturnya lagi.
Dalam menjaga kebijakan fiskal yang tetap ekspansif tahun depan, Sri Mulyani menjamin untuk menjaga pembiayaan defisit yang aman.
"Lingkungan global dari pembiayaan akan cukup menantang, oleh karena itu kebutuhan untuk pembiayaan akan kita kelola secara ekstra hati-hati agar utang tetap terjaga secara stable. Didukung dengan langkah-langkah pendalaman pasar untuk menjaga dan menopang pembiayaan SBN yang stabil juga," jelas Sri Mulyani.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menghimbau kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang ke depan. Pasalnya yield SBN yang akan tinggi.
"Kita berharap kebijakan pembiayaan tidak bertumpu pada SBN semata, sedangkan produk produk SBN sendiri harus semakin kreatif dan konvergen terlebih tahun depan tidak lagi ada peran Bank Indonesia sebagai standby buyer," jelas Said.
Berbagai program reformasi struktural yang dilakukan baik melalui pajak, keuangan daerah, hingga deregulasi perijinan dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi, kata Said harus membuahkan pendapatan, dan investasi yang sepadan untuk menopang APBN ke depan.
(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kas Negara Aman, Sri Mulyani: Penarikan Utang Turun Drastis!
Most Popular