Belanja Kementerian Kudu Dipangkas, Geser ke Subsidi & Bansos

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

25 May 2022 17:10

Infografis: Indonesia Masuk Jurang Resesi, Terus Aku Kudu Piye? — Foto: Infografis/Indonesia Masuk Jurang Resesi, Terus Aku Kudu Piye?/Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Belanja Kementerian Lembaga (KL) harus dipangkas untuk dialihkan kepada subsidi energi atau bantuan sosial. Sehingga pemerintah tidak perlu menambah utang atau malah dibebankan dengan kenaikan harga untuk masyarakat.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai masih ada potensi harga energi melonjak. Sehingga selain yang sudah disepakati dengan DPR, maka pemerintah harus menyiapkan alokasi lain.

"Karena, harga energi masih belum diketahui kapan selesai, karena tergantung kapan selesai Rusia dan Ukraina. Kalau cepat, APBN mampu bertahan, namun tidak sampai tahun depan. Karena tahun depan, defisit APBN akan terbatas, maksimal 3%," jelas Tauhid kepada CNBC Indonesia.

Dalam jangka pendek dan menengah, kata Tauhid, Sri Mulyani dan jajarannya, bisa kembali memberlakukan skenario re-alokasi belanja kementerian/lembaga. Di samping itu, pemerintah juga harus segera menerapkan subsidi tertutup.

"Postur belanja harus diubah, alokasi belanja K/L harus dikurangi cukup banyak. Pemberian subsidi yang efektif dan tetap sasaran harus dilakukan. Sehingga beban subsidi bisa dikurangi," ujarnya lagi.

APBN periode April 2022 tercatat surplus Rp 103,1 triliun atau setara 0,08% dari PDB, yang menurut Tauhid terdorong oleh penerimaan negara akibat booming harga komoditas dan penerimaan pajak akibat adanya kenaikan PPN.

Adanya surplus ini, APBN masih punya sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 254,8 triliun per April 2022, lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang sebesar Rp 149,7 triliun.

"Ini mencerminkan banyak uang yang tidak terpakai. Itu jadi bagian perubahan, sehingga beban defisit gak besar," jelas Tauhid.