Waduh! Total 7 IUP Dicabut BKPM, Antam Ajukan Keberatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan tiga anak usahanya, diketahui telah dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Hal itu terungkap dalam laporan keuangan Antam per kuartal I-2022, yang dikutip Senin (23/5/2022). Saat ini Antam sedang mengajukan keberatan terkait hal tersebut. 

"Pada bulan Februari dan April 2022, Grup menerima penetapan pencabutan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") atas beberapa IUP yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada Grup," tulis Antam.

Oleh sebab itu, Grup telah menyampaikan keberatan terkait penetapan pencabutan tersebut karena manajemen meyakini tidak terdapat kondisi yang mensyaratkan dapat dicabutnya IUP serta telah dipenuhinya kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

"Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian (20/5/2022), Grup masih menunggu langkah tindak lanjut dari BKPM terkait dengan keberatan Grup," ungkap Antam. 

Baca: Antam Berani Beli Mahal Emas Kamu! Jual atau Tahan?

Berikut adalah 4 IUP eksplorasi yang dicabut dan Grup sedang dalam proses keberatan. Seluruhnya berlokasi di Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua. Rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. SK No. 540/2876/SET Tahun 2010 seluas 49,740 ha, dengan SK BKPM RI No. 622/I/IUP/PMDN/2021 Tahun 2021 berlaku sampai dengan 7/9/2026.

2. SK No. 540/2883/SET Tahun 2010 seluas 49,830 ha, dengan SK BKPM RI No. 234/1/IUP/PMDN/2020 Tahun 2020 berlaku sampai dengan 7/9/2027. 

3. SK No. 540/2884/SET Tahun 2010 seluas 49,920 ha, dengan SK BKPM RI No. 233/1/IUP/PMDN/2020 Tahun 2020 berlaku sampai dengan 7/9/2027.

4. SK No. 540/2892/SET Tahun 2010 seluas 49,830 ha, dengan SK BKPM RI No. 357/1/IUP/PMDN/2021 Tahun 2021 berlaku sampai dengan 29/6/2026. 

Baca: Laba Antam Meroket 132% Jadi Rp 1,47 T pada Kuartal I

Selain milik Antam, ada juga tiga IUP milik perusahaan anak, yang juga dicabut BKPM dan sedang dalam proses keberatan. Berikut rinciannya: 

1. MCU - Meliau, Sanggau, Kalimantan Barat dengan IUP No. 444/2009/SGU seluas 10,000 ha, mengantongi IUP Produksi SK Gubernur Kalimantan Barat No. 503/16/IUPOP.P/DPMPTSP-C.11/2019 berlaku sampai dengan 21/12/2028.

2. CSD - Cibaliung, Pandeglang Banten dengan IUP No. KW 96 PPO019 seluas 1,340 ha, mengantongi IUP Produksi SK Bupati Pandeglang No. 821.13/Kep.1351-BPPT/2014 berlaku sampai dengan 27/7/2025.

3. GK - Mempawah Hulu dan Banyuke Hulu, Kalimantan Barat dengan IUP No. 23.61.08.2. 17.2.015.059 seluas 12,184 ha, mengantongi IUP Produksi SK Gubernur Kalimantan Barat 573/Distamben/2015 berlaku sampai dengan 25/5/2035.

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article ANTAM Pamerkan Mitra UMKM Binaan di Ajang BUMN