Batu Bara Melambung: Taipan Untung, Tapi Negara Bingung

Maesaroh, CNBC Indonesia

06 April 2022 17:15

Kenaikan harga batu bara di sisi lain bisa menaikkan penerimaan negara dalam bentuk royalti batu bara ataupun Pajak Penghasilan (PPh). Sayangnya tidak semua pihak di Indonesia menikmati kenaikan harga batu bara.

PT Perusahaan Listrik Negara bahkan sempat terancam kehilangan pasokan batu baranya karena banyak perusahaan memilih ekspor meskipun ada kewajiban pemenuhan pasar domestik (DMO).

Baca:

Listrik RI Termurah di ASEAN, Tanda-tanda Bakal Dinaikan?

Kewajiban memenuhi pasar domestik (DMO) juga akan membatasi jumlah batu bara ekspor Indonesia. Dalam ketentuan DMO, pengusaha wajib menjual batu bara ke PLN sebesar 25% dari total produksi dengan harga US$ 70 per metrik ton. Harga tersebut jauh di bawah harga di pasar internasional.

Pemerintah sampai mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara pada awal Januari untuk memastikan pasokan batu bara ke PLN terpenuhi. Kebijakan tersebut juga untuk mencegah mati listrik massal.

Berstatus sebagai eksportir utama batu bara thermal, Indonesia justru harus berjibaku dengan pasokan batu bara untuk pembangkitnya dan terancam mati lampu massal. Ironis memang.

Kenaikan harga batu bara juga membuat PLN semakin terbebani karena lebih dari 50% sumber energi pembangkit PLN berasal dari batu bara.

Krisis pasokan batu bara di Januari bahkan membuat Indonesia terancam dari mati lampu masal seperti yang terjadi di China. Pada September dan Oktober, China melakukan pemadaman massal karena krisis energi.

Kenaikan akan berimbas pada beban PLN yang akhirnya berimbas kepada subsidi listrik. Subsidi listrik membengkak hampir tiap tahun. Pada tahun 2019, subsidi listrik mencapai Rp 52,7 triliun sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 61,1 triliun. Pada tahun lalu, subsidi listrik membengkak menjadi Rp 56,6 triliun dari Rp 53,6 triliun yang direncanakan.