Sri Lanka Masuk Jurang Krisis Terburuk Sejak 1948

Lalu Rahadian, CNBC Indonesia

03 April 2022 17:40

Foto: Seorang ibu Sri Lanka berinteraksi dengan anak-anaknya saat mereka menghadiri pelajaran online dengan bantuan lampu minyak tanah selama pemadaman listrik di Kolombo, Sri Lanka, Jumat, (4/3/2022) Sri Lanka mengalami pemadaman listrik berjam-jam setiap hari karena tidak dapat mengoperasikan turbin karena kekurangan bahan bakar. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis ekonomi sedang melanda Sri Lanka. Negara yang berada di Asia Selatan ini disebut mengalami krisis terparah sepanjang sejarah sejak Sri Lanka merdeka pada 1948 silam.

Kondisi sulit yang dialami Sri Lanka terlihat dari naiknya harga seluruh bahan pokok dan barang-barang seperti makanan, bensin, obat-obatan, serta sembako. Kondisi ini menyebabkan munculnya gelombang demonstrasi dan kepanikan masyarakat dalam berbelanja.

Mengutip CNN Internasional, Minggu (3/4/2022), sejak Kamis (31/3) malam waktu setempat aparat kepolisian di Sri Lanka sudah memberlakukan aturan jam malam dan kondisi darurat nasional akibat kondisi yang makin tak terkendali. Aturan baru ini membuat polisi setempat memiliki wewenang untuk menangkap langsung orang yang diduga melakukan keributan tanpa mengantongi surat izin sebelumnya.

Baca:

Krisis Makin Parah, Sri Lanka Umumkan Status Darurat

Saat ini, pemerintah Sri Lanka dikabarkan sedang meminta bantuan dari Lembaga Moneter Internasional (IMF) dan negara-negara tetangga. Bantuan diharap bisa membantu negara ini melewati krisis dan membawa kembali berbagai barang dan kebutuhan pokok untuk masyarakat.

Ketua lembaga think tank Advocatea Institute Murtaza Jafferjee berkata, Sri Lanka dalam 10 tahun terakhir terus menambah pinjaman kepada lembaga asing untung memperluas layanan publik. Akan tetapi, hal ini tidak diimbangi dengan terjadinya kesulitan ekonomi yang salah satunya muncul akibat musim hujan berkepanjangan pada 2016-2017, krisis konstitusi pada 2018, dan tragedi bom paskah pada 2019.

Pada 2019, Presiden Rajapaksasudah memutuskan untukmemangkas pajaksebagaiupaya untuk merangsang ekonomi.Akan tetapi kebijakan ini dianggap tidak berhasil mengungkit perekonomian Sri Lanka.

"Mereka salah mendiagnosis masalah dan merasa bahwa mereka harus memberikan stimulus fiskal melalui pemotongan pajak," kata Jafferjee.

Krisis di Sri Lanka mencapai puncaknya setelah pandemi Covid-19 terjadi. Hal ini membuat defisit neraca pemerintah membesar dan peringkat kredit negara ini mendekati level default.