Begini Jurus Erick Thohir Pangkas Utang PLN

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengurangi beban utang perusahaan listrik negara, PT PLN (Persero).

Menurut dia, strategi yang dilakukan itu antara lain dengan menekan biaya seefisien mungkin dari sisi belanja modal atau capital expenditures/capex. Mengingat PLN perannya sangat vital bagi perekonomian nasional, dia memastikan kondisi keuangan PLN haruslah dijaga supaya sehat.

"Karena ini merupakan jantung, penting sekali supaya sehat. Awal-awal bagaimana utang PLN yang sampai Rp 500 triliun waktu itu, salah satunya efisiensi capex, karena itu capex kita tekan, efisiensi Rp 26 triliun dan utang-utang PLN kita percepat pembayaran atau di-refinance dengan bunga yang lebih murah," kata Erick Thohir, kepada CNBC Indonesia.

Penghematan dari sisi belanja modal dan pembiayaan kembali utang itu membuahkan hasil. Posisi utang PLN turun dari semula Rp 500 triliun menjadi Rp 456 triliun.

Selain itu, upaya yang sedang disiapkan Kementerian BUMN adalah membentuk sub holding PT PLN (Persero). Nantinya, PLN sendiri akan bertindak sebagai holding mengurus transmisi listrik. Sementara, sub holdingnya merupakan bagian dari pembangkit-pembangkit milik PLN.

"Sekarang, step berikutnya apa? Harus lebih efisiensi lagi.
Itulah kenapa ada holding yang fokus pada distribusi dan namanya pemasaran dan listriknya," beber Erick.

Konsep sub holding ini, beber Erick akan mirip seperti yang dilakukan PT Pertamina yang menyatukan lini usaha di ekosistem bisnis yang sama, tujuan akhirnya agar secara biaya menjadi lebih efisien.

"Ini yang kita melihat dengan cost structure yang lebih terbuka dan transparan, dikelola secara profesional, kita bisa melihat angka-angkanya dengan baik," kata Erick Thohir.

Untuk mencapai hal itu, Kementerian BUMN telah melakukan studi banding ke beberapa negara dalam mengelola perusahaan setrum negara di tengah tren transisi menuju energi bersih.

"Kita banyak melakukan benchmarking dengan negara lain, ada Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, seperti apa sih kita mengelola PLN ke depan, apalagi ada disrupsi listrik hijau, digitalisasi itu sangat perlu diantisipasi. Apalagi Indonesia sudah menandatangani zero emission di 2060," kata Erick.