IMF Beri Rekomendasi BI Soal Pembelian SBN, Simak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) melihat pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut, begitu juga keuangan negara. IMF menyarankan Bank Indonesia (BI) mulai membatasi pembelian surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

"IMF merekomendasikan untuk BI mulai membatasi pembelian SBN di pasar primer pada tahun ini," tulis IMF dalam laporannya yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (26/1/2022)

Diketahui, BI aktif membantu keuangan pemerintah sejak pandemi covid-19 lewat surat keputusan bersama (SKB). BI terlibat dalam pembelian SBN di pasar perdana dan termasuk juga menanggung sebagian dari bunga yang harus dibayarkan pemerintah.

Terakhir yang disepakati adalah SKB III. Dalam situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tertulis skema dan mekanisme yang diatur dalam SKB III mencakup pembelian oleh BI atas SUN/SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana secara langsung, pengaturan partisipasi antara Pemerintah dan BI untuk pengurangan beban negara, untuk pendanaan anggaran penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Lebih lanjut, diatur juga mekanisme koordinasi antara Kemenkeu dan BI, serta penempatan dana hasil penerbitan SBN dalam rekening khusus.

SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun untuk tahun 2021 dan Rp40 triliun untuk tahun 2022, sesuai kemampuan keuangan BI.

Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah. Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan).

Di dalam SKB ini juga diatur ketentuan mengenai fleksibilitas, di mana jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI. Di samping itu, SBN yang diterbitkan bersifat tradable dan marketable serta dapat digunakan untuk operasi moneter BI

Cheng Hoon Lim, Indonesia Mission Chief, Asia and Pacific Department, IMF menjelaskan saran tersebut juga didasari oleh keuangan pemerintah Indonesia yang semakin membaik. Terlihat dari defisit anggaran yang semakin kecil. Tahun ini diperkirakan defisit di sekitar level 4%.

"Fiskal yang lebih kuat terjadi di 2021 dan diharapkan berlanjut di 2022 serta menuju 3% pada 2023," ujarnya.

Baca: Pak Jokowi, Ekonomi RI Dipuji IMF Lho...

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Dana Segar IMF Masuk, RI Ngutang Lagi?