Tak Ada Pembatalan, PMN Untuk BNI dan BTN Jalan Terus

Market - dob, CNBC Indonesia
15 November 2021 09:40
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda: Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2022, Kamis, 20 Mei 2021. (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menganggarkan dana cadangan pembiayaan investasi tahun 2022 senilai Rp 21,5 triliun yang akan disalurkan ke menjadi penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN.

Sebagian dari dana tersebut akan disalurkan menjadi PMN untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar Rp 3,5 triliun dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebesar Rp 1,98 triliun/ Adapun dana sebesar Rp 7,5 triliun dicadangkan untuk PT Hutama Karya (HK).

"Dana cadangan HK semuanya menyangkut jalan tol mayoritas yang ada di Trans Sumatera. Kemudian BNI dan BTN saat mereka melakukan right issue, dalam rangka mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, beberapa waktu lalu.


Pernyataan tersebut meluruskan simpang siur informasi tentang pembatalan PMN kepada BNI dan BTN. Sejumlah anggota Komisi XI DPR yang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan pada 6 November lalu menyatakan tidak ada sama sekali kata pembatalan PMN terhadap bank BUMN.

"Dalam presentasinya, PMN untuk bank BUMN memang belum disampaikan. Menkeu menyatakan hal tersebut akan dibahas terpisah. Pada prinsipnya, apa yang sudah disepakati sebelumnya maka berarti tetap. Kami di komisi XI punya waktu 60 hari untuk melakukan asesmen dan pendalaman," kata Hendrawan Soepratikno, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai PDIP, Minggu 14 November.

BTN dan BNI pun telah menyiapkan rencana aksi korporasi rights issue pada tahun 2022. Maklum keduanya adalah perusahaan go public sehingga penyertaan modal dari pemerintah dilakukan melalui skema rights issue dengan melibatkan seluruh pemegang saham.

PMN ini merupakan program negara dalam memperkuat permodalan BTN dan BNI guna menjalani sejumlah tantangan ke depan, termasuk program pemerintah. Hingga akhir September 2021, BTN memiliki rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 17,97% dan BNI sebesar 19,9%.

BNI memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi anorganik dengan mengakuisisi Bank Mayora demi menghadirkan bank digital. Selain itu, BNI juga mendapatkan penugasan untuk memperkuat bisnis internasional.

Sementara itu BTN masih berjibaku dalam program sejuta rumah dan terus menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai bahwa PMN untuk BNI memiliki urgensi karena 3 faktor. Pertama untuk menunjang peningkatan modal inti tier 1 sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Faktor kedua, penguatan modal BNI merupakan keharusan dalam mendukung ekspansi bisnis pada tahun depan.

"Faktor ketiga, BNI diproyeksikan sebagai BUMN yangg fokus untuk pengembangan bisnis di luar negari, jadi memerlukan dana dan modal yang tidak sedikit dan kondisi capital menjadi satu perhitungan dalam ekspansi bisnis di luar negeri," ujarnya.

Menurut Amin, wajar bila Kementerian Keuangan belum menyalurkan PMN untuk BNI sejak awal tahun. Penyaluran PMN baru akan dilakukan ketika BNI menggelar rights issue.

"Tidak akan terlebih dulu ditempatkan di awal tahun, karena penempatan ini tujuannya untuk rights issue," ujarnya.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading