Catat! BUMN Dilarang Keras Berbisnis dengan Pengemplang BLBI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah secara tegas akan memberikan peringatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meninjau ulang kerjasama dengan obligor atau debitur BLBI yang belum melunasi utangnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap obligor/debitur guna memenuhi kewajibannya kepada negara.

Oleh karena itu, Mahfud selaku Pengarah Satgas BLBI memerintahkan secara khusus kepada Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban untuk melakukan penyitaan aset obligor/debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI.

Rionald yang juga merupakan Direktur Kekayaan Negara Kemenkeu diminta untuk mengirimkan surat penjelasan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor/debitur, bahwa yang bersangkutan tidak menunjukan itikad baik.

"Ketua Satgas BLBI untuk melakukan tindakan antara lain mengirimkan surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor/debitur untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada negara," jelas Mahfud dalam konferensi pers, Senin (8/11/2021).

Baca: Aset Disita, Tommy Soeharto Bakal Masuk Penjara?

Selain penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan lain, baik berupa tanah bangunan, saham, perusahaan, maupun pembatasan keperdataan, pemerintah juga tidak akan segan melakukan proses pidana.

Terhadap obligor/debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindakan pidana, seperti mengalihkan aset, menjaminkan aset pihak ketiga tanpa legalitas, akan dilakukan proses pidana

"Pemerintah meminta itikad baik kepada obligor/debitur untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya," ujar Mahfud.

Baca: Mahfud Ungkap 4 Konglomerat yang Sudah Lunasi Utang BLBI

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Selamat! Sederet Konglomerat Ini Dapat Cap Lunas Utang BLBI