SWF Jokowi 'Disuntik' Rp 60 T, Bakal Taruh Deposito Lagi nih?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menambahkan modal kepada dana abadi Indonesia atau sovereign wealth fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) senilai Rp 60 triliun.

Dengan demikian, saat ini total modal yang dimiliki oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) INA ini telah mencapai Rp 75 triliun, sesuai dengan komitmen awal pemerintah, setelah pada tahap awal masuk Rp 15 triliun.

Penambahan modal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 110/2021 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Oktober 2021.

Secara rinci besaran Rp 60 triliun ini berasal dari dua sumber, senilai Rp 15 triliun dari APBN tahun anggaran 2021, sedangkan Rp 45 triliun berasal dari pengalihan penyertaan saham seri B milik pemerintah di dua bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Baca: GoTo Ada Bank Jago & Shopee-BKE, Emtek Bakal Punya Grab Bank?

"Penambahan penyertaan modal negara mengakibatkan hak yang melekat pada kepemilikan saham negara atas sebagian saham Seri B BRI dan Mandiri beralih kepada Lembaga Pengelola Investasi," tulis PP tersebut, dikutip Jumat (5/11/2021).

Dana 'suntikan' dari pemerintah nantinya oleh INA akan digunakan untuk berinvestasi sekaligus untuk menarik investasi lembaga pengelola keuangan lainnya ke dalam negeri.

Namun demikian, di awal tahun lalu ketika INA telah mendapatkan modal awal Rp 15 triliun, dana ini masih belum diinvestasikan dalam proyek apapun. Diketahui, dana penerimaan pertama Rp 15 triliun tersebut masih ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Berdasarkan data laporan keuangan INA per Juni 2021, dana abadi tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito di dua bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni Bank Mandiri dan BRI.

Deposito berjangka senilai Rp 10 triliun diinvestasikan di BRI dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 4,00% dan jatuh tempo antara 29 Juli 2021 hingga 12 Oktober 2021.

Sedangkan Deposito berjangka di Bank Mandiri senilai Rp 5 triliun dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 3,25% dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2021.

Hingga 30 Juni 2021, selain deposito berjangka Rp 15 triliun, aset LPI juga termasuk kas dan setara kas senilai Rp 90,86 miliar dan piutang bunga Rp 17,94 miliar dari kedua bank Himbara tersebut.

CNBC Indonesia sudah menghubungi Juru Bicara INA Masyita Crystallin mengenai rencana penempatan dana ini, namun hingga berita ini diturunkan masih belum mendapatkan jawaban.

Adapun dengan suntikan ini, maka INA menjadi pemegang saham seri B di BRI dan Mandiri.

Mengacu pada laporan keuangan BBRI per September 2021, kepemilikan saham pemerintah di bank ini masih sebesar 56,82% dan sisanya adalah milik publik.

Ini terjadi setelah pemerintah menyerap seluruh haknya dalam Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue BBRI pada September lalu.

Sedangkan kepemilikan saham pemerintah di Bank Mandiri masih sekitar 60% di akhir periode yang sama.

Baca: Modal SWF Jokowi Rp 75 T, Resmi Pegang Saham BRI & Mandiri

Setelah PP tersebut diterbitkan pada akhir bulan lalu, disebutkan setelahnya kepemilikan pemerintah di kedua bank ini akan menjadi paling sedikit 52%.

"Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud mengakibatkan kepemilikan saham negara pada BRI dan Mandiri masing-masing menjadi paling sedikit 52%," tulis pasal 3 PP tersebut.

Pada awal November, INA sudah meneken kerja sama dengan DP World (Dubai Ports World) dengan nilai US$ 7,5 miliar atau setara dengan Rp 106,50 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$) dalam kemitraan jangka panjang.

CEO INA Ridha Wirakusumah mengatakan kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan sektor kelautan dan pelabuhan Indonesia dalam ekosistem manufaktur global.

Kemitraan antara INA dan DP World dinilai akan meningkatkan pengoperasian pelabuhan, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing nasional.

"Sektor maritim dan pelabuhan Indonesia adalah kunci untuk mendukung perdagangan dan konsumsi di seluruh nusantara, dan kolaborasi dengan DP World ini akan memungkinkan kami untuk menyelesaikan masalah biaya logistik yang tinggi dan inefisiensi pelabuhan," kata Ridha dalam siaran persnya, dikutip Senin (1/11/2021).

Baca: Ada Tapering Asing Malah Doyan Borong Saham, Ini Penyebabnya

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gak Terasa 9 Bulan SWF Jokowi, Kok Bisa Langsung Laba Rp37 M?