Gak Terasa 9 Bulan SWF Jokowi, Kok Bisa Langsung Laba Rp37 M?
Foto: Jajaran dewan direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dana abadi Indonesia yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) yang merupakan pengelola investasi dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) Republik Indonesia mengumumkan bahwa sejak didirikan 15 Desember 2020 hingga akhir kuartal kedua tahun ini, LPI berhasil memperoleh laba bersih Rp 37,29 miliar.
Laba bersih tersebut diperoleh dari pendapatan keuangan yang berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp 142,92 miliar atas bunga bank dan deposito berjangka yang diinvestasikan.
Adapun total dana abadi yang dikelola oleh LPI saat ini adalah senilai Rp 15 triliun.
Dana tersebut merupakan penyetoran modal awal dari total Rp 75 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2020 yang pemenuhan modal setelah penyetoran modal awal dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021.
Berdasarkan laporan keuangan LPI, diketahui dana abadi tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito di dua bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Deposito berjangka senilai Rp 10 triliun diinvestasikan di BRI dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 4,00% dan jatuh tempo antara 29 Juli 2021 hingga 12 Oktober 2021.
Sedangkan Deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp 5 triliun dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 3,25% dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2021.
Hingga 30 Juni 2021, selain deposito berjangka Rp 15 triliun, aset LPI juga termasuk kas dan setara kas senilai Rp 90,86 miliar dan piutang bunga Rp 17,94 miliar dari kedua bank Himbara tersebut.
Sementara itu liabilitas tercatat sebesar Rp 78,37 miliar yang terdiri dari biaya akrual senilai Rp 37,94 miliar dan biaya provisi sejumlah Rp 40,23 miliar.
Sementara itu biaya akrual termasuk biaya pegawai Rp 21,25 miliar, tenaga ahli Rp 15,93 miliar dan sewa sejumlah Rp 660 juta.
Total beban operasional LPI hingga akhir Juni tahun ini tercatat sebesar Rp 99,25 miliar, termasuk di dalamnya biaya karyawan Rp 54,57 miliar, biaya pengawasan Rp 29,91 miliar serta biaya tenaga ahli Rp 10,40 miliar. Masing-masing merupakan tiga komponen terbesar dalam beban operasional LPI.
Sedangkan total renumerasi yang diperoleh dewan pengawas dan dewan direktur tercatat mencapai Rp 72,84 miliar.
"Total remunerasi yang diberikan kepada dewan pengawas dan dewan direktur sebesar Rp 72.845.578.444 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 di mana terdapat provisi remunerasi dan akrual sebesar Rp 55.696.113.068," tulis pihak manajemen LPI.
Terkait dividen untuk pemerintah pengelola LPI mengatakan bahwa sesuai peraturan sebagian dividen dapat dibagikan apabila akumulasi saldo laba telah melebihi 50% dari modal LPI, yang mana target tersebut masih belum tercapai.
Adapun Dewan Pengawas LPI diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir serta tiga anggota profesional yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Make dan Haryanto Sahari.
Sementara itu lima direksi SWF masing-masing adalah
1. Ridha DM Wirakusumah (Dirut PT Bank Permata Tbk/BNLI) sebagai CEO
2. Arief Budiman (mantan Direktur Keuangan Pertamina) sebagai Deputy CEO
3. Stefanus Ade Hadiwidjaja (Managing Director of Creador) sebagai Chief Investment Officer
4. Marita Alisjahbana (Country Risk Manager Indonesia Citi) sebagai Chief Risk Officer
5. Eddy Porwanto (eks Dirkeu PT Garuda Indonesia Tbk/GIAA, sebagai Chief Financial Officer.
Jajaran pengurus INA ini dilantik Jokowi 9 bulan lalu, tepatnya Selasa (16/2/2021).
"SWF atau INA mempunyai posisi strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara dalam jangka panjang dalam menyediakan alternatif pembiayaan dalam pembangunan berkelanjutan," kata Jokowi, di Istana Negara, dalam siaran langsung lewat Youtube, Selasa (16/2/2021).
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
Ada SWF Belum Menjamin Kurangi Beban APBN, Ini Alasannya!
(fsd/fsd)
