Analisis

Hantu Krisis Energi, Begini Ramalan Inflasi India-RI dari DBS

chd, CNBC Indonesia

29 October 2021 07:20

Foto: Peresmian Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, Istana Negara, 25 Agustus 2021

Indonesia mendapat 'berkah' dari melonjaknya harga komoditas energi yang sudah berlangsung sekitar satu bulan lebih, terutama komoditas non-minyak dan gas bumi (migas) seperti batu bara, kelapa sawit (crude palm oil), dan lainnya.

Hal ini tentunya menjadi pendorong meningkatnya nilai perdagangan dan pendapatan fiskal Indonesia.

Meskipun saat ini RI sedang mendapat berkah dari melonjaknya harga komoditas energi non-migas, namun dari komoditas minyak, investor di Indonesia perlu mewaspadai dampaknya, apalagi Indonesia merupakan negara pengimpor minyak.

Regulator yang mengawasi bagian hulu mengatakan bahwa kenaikan harga global memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk meningkatkan produksi, dan meningkatkan pendapatan.

Baca:

Salim Rilis Obligasi Rp 15 T, Kabar Investor Baru Allo Bank

Dari sisi inflasi konsumen (IHK), rata-rata IHK RI pada periode Januari-September 2021 berada di level 1,5% (YoY). Angka ini masih di bawah target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) di level 2%-4%.

Meskipun ada reli harga minyak global, namun hal ini tidak mungkin diartikan sebagai inflasi yang lebih tinggi dalam waktu dekat karena adanya faktor peredam.

"Mempertimbangkan tembusan inflasi yang terbatas, kami mempertahankan inflasi RI pada tahun ini di level 1,5% yoy, sebelum kami merevisinya di level 2,5% pada tahun depan, berdasarkan efek dasar, namun kami memasang target lebih rendah dari kisaran target BI, dengan asumsi tidak adanya reformasi subsidi," terang Rao dalam risetnya.

Dengan output ekonomi yang masih di bawah tingkat pra-pandemi, penyesuaian harga energi tidak akan segera terjadi, meskipun ada ketegangan fiskal yang mungkin terlihat pada saat pemulihan ekonomi.

Subsidi energi (bahan bakar dan listrik) turun dari lebih dari 3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2013-2014, atau di bawah 1% dari PDB apda tahun lalu, sebelum bersiap untuk naik kembali pada tahun 2022.

Namun, hal ini tidak akan membawa dampak buruk pada perhitungan fiskal.

Meskipun demikian, seiring dengan mulai bangkitnya konsumsi dan produksi dalam negeri seiring terus melandainya kasus Covid-19 RI, tekanan untuk menerapkan kembali reformasi subsidi kemungkinan akan kembali, untuk mengurangi tekanan pada pendapatan dan keuangan BUMN di sektor terkait.

"Dengan sedikit dampak yang akan segera terjadi pada inflasi di RI, kami mempertahankan estimasi, di mana BI pada kebijakan moneter selanjutnya tetap akan mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,50%, sementara fiskal yang lebih kuat dapat membatasi kenaikan imbal hasil (yield) bertenor 10 tahun," kata Rao dalam risetnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA