Likuiditas Bank di 2022 Masih Longgar? BI: Dikurangi Sedikit

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

19 October 2021 15:50

Foto: Pengumuman hasil rapat dewan Gubernur bulanan Oktober 2021 cakupan triwulanan, Selasa (19/10/2021). (Tangkapan layar youtube Bank Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejak 2 tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan sederet kebijakan yang mampu mendorong peningkatan likuiditas perbankan.

Lantas, apakah itu akan berlanjut terus hingga tahun depan?

"Likuiditas tahun ini longgar, tahun depan dikurangi sedikit-sedikit longgarnya," ungkap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (19/10/2021).

Diketahui sejak tahun lalu, BI telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp 129,92 triliun pada tahun 2021 (hingga 15 Oktober 2021).

Baca:

Sah! BI Tahan Bunga Acuan Lagi di 3,5%

BI melanjutkan pembelian SBN (Surat Berharga Negara) di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp142,54 triliun (hingga 15 Oktober 2021) yang terdiri dari Rp67,08 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp 75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO).

Perubahan kebijakan tersebut tidak lepas dari arah kebijakan bank sentral dunia yang mulai mengambil langkah pengetatan. Hal ini seiring dengan adanya pemulihan ekonomi dan mendorong kenaikan inflasi, seperti halnya terjadi di Amerika Serikat (AS).

BI menyatakan, dampak kebijakan tersebut tentu akan mempengaruhi pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Sebab itu, perlu ada antisipasi dari BI agar tidak berdampak buruk terhadap nilai tukar.

"Kita antisipasi pengurangan likuiditas dan di tahun depan ada kenaikan suku bunga acuan di negara-negara yang pemulihan ekonomi cepat," jelasnya.

BI sendiri memiliki sederet instrumen kebijakan. Perry menjelaskan, dalam hal antisipasi kebijakannya tidak selalu berkaitan dengan menaikkan suku bunga acuan. Bisa saja dengan mulai mengurangi pelonggaran likuiditas.

"Tahun depan kita tetap pro growth. Juga untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan koordinasi denganKemenkeu agar bisa mendorong imbal hasil yang menarik," papar Perry.