Terungkap! Ini yang Bikin Jokowi 'Meledak' di Labuan Bajo

Market - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
18 October 2021 06:01
Jokowi Bertemu Bos BUMN (Laily Rachef Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya terhadap pengelolaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera membereskan dengan segera persoalan korporasi pelat merah.

Jokowi juga mengapresiasi kinerja Erick dan jajarannya dalam melakukan klasterisasi BUMN dan holding sektoral BUMN sehingga diharapkan bisa berdampak pada kinerja yang lebih baik.

Beberapa arahan Jokowi di antaranya agar perusahaan BUMN yang kronis, atau sakit, tidak dimanjakan terus dengan memberikan penyertaan modal negara (PMN). Jika sudah menjadi beban, lebih baik segera ditutup.


Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sudah sejak 7 tahun lalu, dirinya sudah menginstruksikan untuk menggabungkan, mengkonsolidasikan, dan mereorganisasi BUMN yang dinilai saat itu sudah sangat terlalu banyak.

"Ada 108 (BUMN), sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah pondasi yang sangat baik dan diklasterkan itu juga baik. Yang paling penting ke depan yang kita bangun adalah nilai-nilai, core value," jelas Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu lalu (16/10), seperti dikutip dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Senin ini (18/10/2021).

Tak hanya soal PMN, berikut sejumlah kekesalan Jokowi terhadap pengelolaan BUMN.

1. Kurang Responsif, Bikin Malu

Presiden Jokowi pun geram karena begitu banyak kesempatan BUMN di Indonesia untuk diajak kerja sama oleh perusahaan multinasional, tapi ajakan kerja sama itu tidak disambut dengan baik.

"Kita sudah bukain pintu, gak ada respons apa-apa ya gimana. Kadang saya sering malu," ujar Jokowi.

Jokowi menceritakan, bagaimana Perdana Menteri India Narendra Modi datang langsung ke Indonesia untuk mengajak kerja sama perusahaan pelat merah di dalam negeri.

Bahkan, kata Jokowi, PM India tersebut sampai menanyakan dirinya hingga berulang kali untuk memastikan. Namun, tidak satu pun BUMN yang bergerak dibidang kesehatan meresponnya.

"India datang sendiri Perdana Menteri Narendra Modi. Di sini gak merespons, gimana. Sampai nanyain dua kali ke saya, sudah mengirim tim ke sini, tidak ada tindak lanjut. Karena paling pas harus dari sana, murah. Obat-obat generik. Ini ada apa?," ujarnya.

"Yang penting lagi, bahan baku obat. Kita ini sumber bahan baku banyak sekali," kata Jokowi melanjutkan.

2. Ketinggalan Zaman

Jokowi mengungkapkan saat ini seluruh lini bisnis harus mulai beradaptasi pada model bisnis dan teknologinya, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Jokowi mengungkapkan saat ini beberapa BUMN telah beradaptasi dengan modal bisnis dan teknologi yang baru. Tapi, kata Jokowi di saat berbagai BUMN tersebut sudah berhasil beradaptasi, BUMN infrastruktur masih jalan di tempat.

"Adaptasi pada model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, cepat adaptasi. Perbankan, bank-banknya sudah masuk ke sana, Telkom, Telkomsel. Yang lain belum. Maaf, yang BUMN infrastruktur, yang transportasi belum," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, cara paling cepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yang harus didahulukan adalah beradaptasi. Setelah beradaptasi, cara yang paling cepat untuk mengembangkan model bisnis adalah dengan mengajak kerjasama perusahaan multinasional.

"Perusahaan global yang paling baik, ajak, pasti mau dengan kita. Kita sudah dinilai prospek ke depannya, 10-20 tahun akan datang kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia kok. Siapa yang gak mau, mau semua," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta, setiap BUMN infrastruktur diberi penugasan seperti membangun jalan tol, untuk dihitung dengan seksama nilai keekonomiannya. Karena BUMN sebagai perusahaan negara, harus dihitung dampak sosialnya, sehingga negara memiliki perhitungan seperti apa pertumbuhannya ke depan.

"Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah. Saya bisa memberikan penugasan, nih penugasan bangun jalan Tol. Tapi ya dihitung dong. Ada kalkulasinya, dan diberitahu, ini IRR, internal recovery return-nya sekian, kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian."

"Jangan pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian mengambil pinjaman jangka pendek. Padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang. Udah gak ketemu," tegas Jokowi.

Secara lugas Jokowi meminta kepada para pimpinan BUMN untuk secara arif menghitung segala pembangunan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Budaya kuno yang dapat menghancurkan bisnis BUMN, diminta untuk ditinggalkan.

"Itu tugas saudara-saudara untuk menghitung kalau ada penugasan. Kalau tidak logis, dibuat logis dengan kalkulasi. Ini yang kultur-kultur yang dahulu, tinggalkan. Karena sekarang transformasi bisnis, adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan, tidak bisa tidak," ujarnya.

3. Birokratif

Jokowi juga mengingatkan agar proses perizinan investasi di tiap BUMN tidak berbelit-belit layaknya birokrat.

"Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwet," tegas Jokowi.

Jokowi mencontohkan seperti izin pembangkit listrik sangat banyak. Untuk pembangunan pembangkit listrik, kata Jokowi, dibutuhkan setidaknya 259 izin.

"Meskipun namanya beda-beda, ada izin rekomendasi, surat pernyataan, sama saja. Itu izin. Dan jumlahnya 259 izin. Kalau di bawa koper, mungkin 10 koper ada," jelasnya.

Bahkan, Jokowi pernah menerima keluhan bahwa dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk mendapatkan izin pembangkit listrik. Hal-hal seperti itu, kata dia, harus dipangkas.

"Siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu? Di kementerian berbelit, di daerah berbelit, masuk ke BUMNnya berbelit lagi. Lari semua," tegasnya.

NEXT: Simak Kekecewaan Jokowi Lainnya

Tutup BUMN 'Kronis', Sembrono Garap Proyek
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading