Internasional

Krisis Evergande Makan 'Korban', Pemda di China Ngos-ngosan

Feri Sandria, CNBC Indonesia

08 October 2021 20:17

China Alibaba — Foto: REUTERS/DAVID KIRTON

Perusahaan negara alias BUMN China telah mendominasi lelang penjualan tanah, karena pengembang swasta harus setop dengan kondisi likuiditas saat ini.

Meskipun demikian tidak pasti apakah dengan masuknya perusahaan BUMN China akan cukup untuk melindungi pendapatan pemerintah daerah.

Nilai tawaran yang dimenangkan oleh BUMN China meningkat tiga kali lipat dari pengembang swasta dalam lelang Juni-Oktober sejauh ini, menandai putusnya tren masa lalu. Tapi, pada 30 September, tawaran keseluruhan yang diterima turun 45% dari lelang Maret-Juni.

Di kota besar barat daya Chengdu, China Railway Construction Corp yang dikendalikan negara mengajukan penawaran untuk 15 bidang tanah dan memberikan deposit sebesar 4,28 miliar yuan (US$ 662 juta).

Baca:

Geger Raksasa Properti China Mau Bangkrut, Ini Biang Keroknya

Sebaliknya, pengembang swasta seperti Fantasia Holdings dan China Fortune Land telah menghabiskan lebih sedikit untuk pembelian tanah tahun ini dibandingkan pada tahun 2020, atau bahkan tidak sama sekali tidak ada, menurut analisis Reuters. Sedangkan Evergrande, melalui pengembang lokal, hanya membeli satu petak tahun ini di bulan Juni.

Dihubungi Reuters, Fantasia mengatakan akan mengendalikan laju pembebasan lahan sejalan dengan manajemen utang perusahaan, serta mengatakan saat ini memiliki cadangan lahan yang cukup.

Perusahaan lain tidak menanggapi permintaan komentar.

Foto: Feri Sandria
Tawaran lelang tanah oleh pengembang swasta vs milik negara (sumber: Reuters)

Tujuh dari 22 kota terbesar di China memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk melelang tanah, termasuk Beijing dan Shanghai.

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah dapat mencari sumber pendapatan fiskal lain seperti pajak properti, kata Wang dari ANZ.

China telah mempertimbangkan pajak properti nasional selama lebih dari satu dekade tetapi menghadapi perlawanan dari para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sendiri, yang khawatir itu akan mengikis nilai properti atau memicu aksi jual pasar.

"Mulai dari pilotnya, dan aturannya bisa disesuaikan," ujar Wang.