Senat Melunak, Fix Utang Rp 400 Ribu T AS Nambah Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembahasan debt ceiling alias plafon utang Amerika Serikat (AS) di Kongres sepertinya akan mulus. Senat AS oposisi Presiden AS Joe Biden, Partai Republik, sepertinya melunak.

Pemimpin Senat Minoritas (Republik) Mitch McConnell mengatakan melalui akun twitter bahwa pihak Republik akan memberikan kelonggaran kepada partai Biden, Demokrat, untuk menggunakan prosedur normal dalam memperpanjang batas utang hingga Desember. Ini dilakukan rangka menghindari terjadinya krisis dan kemungkinan default (gagal bayar).

Baca: Eropa Panas! Krisis Makin Ngeri, Putin Disebut 'Biang Kerok'

"Kami akan mengizinkan Demokrat menggunakan prosedur normal untuk memuluskan perpajangangan batas utang," tegasnya dikutip dari CNBC International, Kamis (7/10/2021).

Update terbaru ini muncul ketika Biden dan partainya terus menekan Republik di Kongres. Jika permintaan pemerintah federal tak diketok segera, AS akan mengalami "bencana ekonomi" 18 Oktober nanti.

Baca: Well.. Biden & Xi Jinping Segera Ketemuan Sebelum Tahun Baru

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut negeri itu kemungkinan bakal jatuh ke dalam resesi. Jika aturan itu tak keluar, pemerintah tak bisa menambah dana segar untuk membayar utangnya dan itu akan berimplikasi pada kemungkinan default yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah negeri itu.

"Saya menganggap 18 Oktober sebagai tenggat waktu," tegas Yellen dalam wawancara dengan CNBC "Squawk Box".

"Akan menjadi bencana besar. Saya sepenuhnya melihat ini akan menyebabkan resesi."

Saat ini batas utang pemerintah AS adalah US$ 28,4 triliun. Dengan asumsi US$ 1 setara dengan Rp 14.315 seperti kurs tengah Bank Indonesia (BI) 1 Oktober 2021, jumlah itu menjadi Rp 406.546 triliun.

Sebelumnya agar pemerintah tidak shutdown, Biden sudah meneken beleid untuk mendanai kebutuhan pemerintahan hingga 3 Desember 2021. Ini sebelumnya dianggap Senat Republik jalan terbaik dibanding menambah utang.

Namun masalah belum selesai. Aturan itu terbatas, hanya menjadi payung hukum untuk anggaran operasional pemerintahan dan kebutuhan yang sudah dianggarkan sebelumnya seperti penempatan pengungsi Afganistan sebesar US$ 6,3 miliar dan bantuan korban bencana US$ 28,6 miliar.

Baca: Jepang Terinfeksi Virus Baru, Lebih Ganas dari Covid-19?

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cerita AS, Negara Kaya Tapi Utang Tembus Rp 400.000 T