Xi Jinping & Bank-bank Global Siap 'Hajar' Batu Bara, Kenapa?

Ferry Sandria, CNBC Indonesia

23 September 2021 08:10

Foto: Presiden China Xi Jinping berbicara di sebuah acara menandai peringatan ke-40 reformasi Tiongkok di Balai Agung Rakyat di Beijing (REUTERS/Jason Lee)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden China Xi Jinping menyampaikan pengumuman yang menghantam industri fosil, khususnya batu bara, di depan Majelis Umum PBB pada Selasa (22/9) malam waktu New York, AS.

Xi yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis China itu membuat komitmen baru terkait kebijakan iklim untuk menangani pemanasan global.

Dalam sidang tersebut Xi menegaskan bahwa China tak akan lagi membangun proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di luar negeri.

Sebelumnya telah diketahui melalui pendanaan megaproyek 'Prakarsa Sabuk dan Jalan' atau Belt and Road Initiative (BRI) atau dulu bernama proyek OBOR (One Belt One Road), China berinvestasi di sejumlah proyek PLTU di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ia juga berjanji akan mempercepat upaya China untuk menjadi "netral karbon" di 2060, termasuk mendukung negara berkembang mengembangkan energy hijau dan rendah karbon.

Baca:

Wow! 3 Broker BUMN Fasilitasi Transaksi Nego PTBA Rp 1,6 T

"Kami akan melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan ini," ujarnya dalam pidato yang direkam sebelumnya dikutip dari AFP.

Keputusan ini sejalan dengan ambisi China untuk menjadi pemimpin dalam upaya adopsi energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Semenjak Presiden AS sebelumnya yakni Donald Trump memutuskan AS keluar dari Perjanjian Paris, China mulai mengambil peran signifikan dalam upaya masyarakat dunia meredam pemanasan Global.

Meski Joe Biden, pengganti Trump, telah membalikkan keputusan Trump dan kembali bergabung, AS masih belum mampu meruntuhkan dominasi China.

Kebijakan baru Xi Jinping dan pemerintah China tersebut tentu mendapat dukungan dari berbagai negara dan menumbuhkan optimisme masyarakat dunia.

Sebelumnya, pada Juni 2021 International Renewable Energy Agency (IRENA) telah menandatangani nota kesepakatan baru dengan Kementerian Ekologi dan Lingkungan China untuk mempromosikan netralitas karbon melalui energi terbarukan.

Kerja sama ini akan memusatkan percepatan pengembangan energi terbarukan yang memungkinkan janji China untuk mencapai puncak emisi karbon sebelum tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon sebelum 2060.

"China adalah mitra dekat dalam mempercepat transisi energi terbarukan secara nasional dan juga di seluruh dunia", kata Francesco La Camera, Direktur Jenderal IRENA, dalam keterangan resmi.

China adalah pemimpin dalam penyebaran energi terbarukan. Pada tahun 2020, dengan hampir 85 GW, China mewakili lebih dari 40% dari total sebaran energi terbarukan global.

Saat ini, Cina menyumbang hampir sepertiga dari kapasitas energi terbarukan yang terpasang di seluruh dunia.

IRENA menilai, biaya daya yang rendah, rantai pasokan yang matang, dan sumber daya terbarukan dengan kualitas baik menempatkan China pada posisi menjanjikan untuk menggunakan energi terbarukan sebagai pilar sistem energinya.

IRENA memperkirakan bahwa energi terbarukan memiliki potensi memasok lebih dari 90% kebutuhan listrik China pada tahun 2050 dengan lebih dari 60% bersumber dari matahari dan angin.

NEXT: Ada ADB dan Bank-bank Global 'Hantam' Batu Bara

Baca:

Ngeri! Xi Jinping Mau 'Hajar' Batu Bara, Memang Bisa?

Jika China berkomitmen tak akan membangun proyek pembangkit listrik tenaga batu bara lagi di luar negeri, Asian Development Bank (ADB)atau Bank Pembangunan Asia lebih ekstrem lagi.

ADB telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mendanai proyek yang berkaitan dengan eksplorasi atau produksi tambang batu bara, minyak bumi dan gas alam di dunia.

Kebijakan baru ini diumumkan dalam draf pernyataan kebijakan yang dirilis pada awal Mei 2021.

Pengumuman ini disambut baik oleh kelompok penggiat lingkungan, yang mengatakan seharusnya ADB sudah mengambil langkah ini sejak satu dekade lalu.

Dikutip dari Reuters yang melansir The Straits Times, dua organisasi lingkungan menuding ADB telah mengucurkan US$ 4,7 miliar atau setara dengan Rp 68,15 triliun (kurs rata-rata 14.500) untuk mendanai proyek energi fosil khususnya gas alam sejak diterapkannya Perjanjian Iklim di Paris pada akhir 2015.

Baca:

Usai Cetak Rekor, Harga Batu Bara Lebih Sering Tekor...

ADB mengkonfirmasi angka penyaluran kredit US$ 4,7 miliar tersebut, tetapi menegaskan bahwa sebagian besar pembiayaan energi selama 2015-2020 dialokasikan untuk sumber energi terbarukan dan pengembangan jaringan infrastruktur.

Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil di Asia, khususnya untuk mendorong peralihan dari pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan berbahan bakar batu bara.

Zhai Yongping, Kepala Grup Sektor Energi ABD mengatakan 60% dari total pembangkit listrik di Asia berasal dari pembakaran batu bara, sehingga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dan menggantinya dengan energi bersih yang terbarukan, dalam beberapa kasus terbatas digantikan oleh gas alam yang memiliki efisiensi lebih tinggi dengan emisi lebih rendah.

Ia juga mengatakan, dari 2009-2019, pembiayaan energi bersih ADB mencapai US$ 23 miliar (Rp 333 triliun), dan targetnya mencapai US$ 80 miliar (Rp 1.160 triliun) untuk pembiayaan iklim secara kumulatif dari tahun 2019 hingga 2030.

Selain ADB, dari kancah global juga ada UBS yang melakukan penurunan pembiayaan terhadap bisnis bahan bakar fosil hingga 73%, dari US$ 7,7 miliar (Rp 111,65 triliun) pada tahun 2016 menjadi US$ 2,1 miliar (Rp 30,45 triliun) pada tahun 2020, menurut analisis CNBC Make It.

Langkah yang diambil bank investasi asal Swiss tersebut adalah "bagian dari proses multi-tahun untuk mengurangi paparan aset terkait karbon dan mengembangkan metodologi yang memungkinkan penyampaian aspek penilaian iklim yang lebih kuat dan transparan," kata juru bicara UBS, dilansir CNBC Make It.

Pada akhir tahun 2020, 1,9% dari neraca perbankan UBS memiliki "paparan terhadap aset terkait karbon," turun dari 2,3% pada akhir 2019 dan 2,8% pada akhir 2018.

Sedangkan di tingkat regional, baru-baru ini juga Malayan Banking Berhad atau Maybank memutuskan akan menghentikan pembiayaan untuk aktivitas pertambangan batu bara.

Pada 2025, Maybank berencana mengalokasikan RM 50 miliar atau setara Rp 170 triliun (kurs Rp 3.400/RM) dalam upaya mendorong pembiayaan berkelanjutan. Dana ini digunakan untuk meningkatkan kehidupan satu juta rumah tangga di seluruh ASEAN.

Tahun lalu, pesaing Maybank, CIMB Group Holdings Bhd, juga telah berkomitmen untuk menghapus batu bara dari portofolionya per 2040. CIMB mengklaim menjadi grup perbankan pertama di Malaysia dan Asia Tenggara yang melakukan penghentian pembiayaan batu bara.

TIM RISET CNBC INDONESIA