BTN Bidik Target 1,2 Juta Rumah hingga 2025, Ini Rinciannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen bank BUMN dengan fokus pada kredit pemilikan rumah (KPR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengungkapkan target pembiayaan perumahan bisa mencapai 1,2 juta dalam 5 tahun periode 2021-2025.

Dari usulan yang awal yang disampaikan,bahwa KPR yang disalurkan, yaitu secara total 1,2 juta unit dengan proyeksi 167.000 unit di 2021, 199.000 unit di 2022, 229.000 unit di 2023, 277.000 unit di 2024, dan 334.000 unit 2025.

Proyeksi target ini dengan asumsi dana Penambahan Modal lewat penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue mencapai Rp 5 triliun.

Namun jika opsi dana penerbitan saham baru diturunkan menjadi Rp 3,3 triliun, maka target pembiayaan perumahan menjadi 1 juta unit hingga 2025.

Direktur Utama BBTN, Haru Koesmahargyo menjelaskan bahwa pada awalnya di akhir 2020, perseroan memang mengusulkan dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) untuk melakukan rights issue Rp 5 triliun.

Porsinya hak pemerintah sebagai pemegang saham terbesar akan menyerap 60% berarti Rp 3 triliun.

"Namun dari berbagai audiensi, termasuk dengan Kementerian Keuangan kami mengajukan usulan alternatif dua di mana rights issue akan diturunkan jadi Rp 3,3 triliun, terdiri dari hak pemerintah 60% sebesar Rp 2 triliun dan publik 40% sebesar Rp 1,3 triliun," kata Haru dalam Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis ini (9/9/2021).

Dia mengatakan, apabila alternatif opsi kedua ini diambil, maka kapasitas penyaluran KPR yang semula 1,2 juta unit dalam 5 tahun menjadi 1 juta unit dalam 5 tahun.

"Kami juga mengusulkan ke depan dividen payout [rasio pembayaran dividen] dijaga maksimum 10% agar menjaga minimum CAR 17% [capital adequacy ratio/rasio kecukupan modal]." kata mantan Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ini.

"Jadi ini adalah alternatif yang kami usulkan dengan memperhatikan hasil dari audiensi Kemenkeu," jelasnya.

Dia mengatakan, dana dari rights issue akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi.

Untuk pemerintah, BTN dapat meningkatkan kontribusi pajak dan dividen dan bisa optimalkan subsektor industri lain yang dihasilkan dari sektor perumahan. Kemudian, bisa memberdayakan UMKM lokal untuk menyediakan bahan konstruksi, memperluas lapangan pekerjaan dan lainnya.

"Pelaksanaan rights issue di 2022 diusulkan melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu dengan keikutsertaan pemerintah melalui PMN [penyertaan modal negara]," katanya.

Menurut Haru, dari hasil rights issue nantinya akan memperkuat struktur pemodalan BTN dengan menjaga rasio CAR di atas minimum regulator pada kondisi yang normal yaitu 15,25%.

"Dana rights issue digunakan sepenuhnya digunakan untuk penyaluran kredit, khususnya kredit perumahan. Saat ini BTN memiliki 90% dari total portofolio di perumahan dan 70% adalah KPR, dan ini [dana rights issue] akan digunakan untuk penyaluran KPR selama 5 tahun yakni 1,2 juta unit rumah 2021-2025.

Haru mengungkapkan, dalam hal merealisasikan unit rumah, Bank BTN menyalurkan rata-rata KPR kurang lebih 200.000 unit per tahun.

"Pada tahun 2020 karena adanya pandemi mengalami penurunan 144.000. Di 2021 pada Agustus sudah disalurkan 108.000 unit. Jadi sudah ada mulai peningkatan dari tahun 2020. Sementara kita tahu bahwa BTN memiliki dominasi KPR nasional kurang lebih 41%, khusus KPR subsidi 87% per Maret 2021," jelasnya.