Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Hingga Rp 28 T

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
01 September 2021 16:24
Impor Rel Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI menyebutkan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak (cost overrun) hingga US$ 2 miliar (Rp 28,6 triliun, asumsi kurs Rp 14.300/US$). Membengkaknya biaya pembangunan ini disebabkan karena keterlambatan proses pembangunan yang dilakukan.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan biaya pembangunan proyek ini awalnya senilai US$ 6,07 miliar seperti yang telah ditetapkan pada 2016 silam. Proyek ini mendapatkan konsesi selama 50 tahun dan dapat diperpanjang.

"September 2020 sudah ada indikasi cost overrun terkait keterlambatan daripada project ini," kata Didiek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (1/9/2021).


Nilai tersebut telah muncul dalam kajian pada Januari 2021 senilai US$ 2,28 miliar. Disebabkan karena keterlambatan penyerahan lahan untuk proyek tersebut sehingga berdampak pada pembengkakan biaya.

Kondisi ini diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19 sejak Maret tahun lalu sehingga penyelesaian proyek ini menjadi lebih panjang. Padahal targetnya kereta cepat ini bisa beroperasi pada akhir 2022 mendatang.

Lebih lanjut, Direktur Keuangan KAI Salusra Wijaya menjelaskan nilai cost overrun merupakan hasil akhir dari proses efisiensi yang dilakukan oleh manajemen baru perusahaan. Sebab dalam estimasi awalnya, cost overrun proyek ini diperkirakan bisa mencapai US$ 3,8 miliar-US$ 4,9 miliar.

Adapun kebutuhan pendanaan terbesar dari proyek ini merupakan untuk EPC mencapai US$ 4,8 miliar dari biaya total awal. Kemudian untuk penyediaan lahan senilai US$ 800 juta.

Pembiayaan tersebut, perusahaan telah mendapatkan fasilitas pendanaan dari China Development Bank (CDB) sebesar US$ 4,55 miliar atau 75% dari total pendanaan.

Sedangkan sisanya berasal dari ekuitas penyertaan modal dari konsorsium yang terlibat dalam proyek tersebut. Porsi tersebut mencapai US$ 1,5 miliar.

Untuk menutupi biaya yang membengkak tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) di tahun ini dan tahun depan.

Di tahun ini perusahaan mendapatkan alokasi senilai Rp 5 triliun, namun sayangnya dana ini masih belum cair. Hal ini berdampak pada penambahan injeksi modal tambahan kepada perusahaan konsorsium kereta cepat ini menjadi terhambat.

"Setoran modal belum kita penuhi, jadi paid up capital kita belum setor lagi. Kira-kira Rp 4,3 triliun, itu belum kita lakukan," kata dia di kesempatan yang sama.

Dia menyebut, perusahaan telah mengajukan penundaan setoran modal dasar tersebut ke Mei 2021 dari Desember 2020, namun masih belum mendapatkan persetujuan dari pihak China.

"Jadi kalau ngomong PMN 2022 itu agak loncat dari 2021. Karena 2022 ini Rp 4,1 triliun ini merupakan kelanjutan dari 2021 yang kita sebenarnya harus fullfill dulu," terangnya.


[Gambas:Video CNBC]

(hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading