BI Masih Jadi 'Juru Selamat' RI dari Tumpukan Beban Utang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya bisa sedikit bernafas lega saat ini. Beban utang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan menumpuk dalam 2-3 tahun ke depan bisa dikurangi.

Hal ini ditandai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Bank Indonesia (BI). Di mana melanjutkan burden sharing atau berbagi beban atas penanganan covid-19. Nilainya cukup fantastis, mencapai Rp 439 triliun.

"Keputusan ini bisa mengurangi beban pembayaran bunga pemerintah," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo saat panggilan konferensi dengan investor, Senin malam (23/8/2021)

Diketahui pemerintah terpaksa memperlebar defisit APBN dan menambah banyak utang untuk kebutuhan akan penanganan covid-19 beserta dampaknya. Tanpa burden sharing, rasio belanja bunga terhadap PDB adalah 2,40% pada 2021 dan 2,43% di tahun depan atau sekitar Rp 400 triliun.

Melalui kebijakan ini, maka rasio bisa diturunkan ke 2,21% dan 2,19%. Dampak positifnya tidak hanya akan terasa sampai 2022, namun juga pada tahun-tahun berikutnya.

"Bayangkan ketika ada tetangga sakit, butuh bantuan dan harus menerbitkan surat utang dengan yield 6,3%. Maka pilihannya adalah membantu," jelas Perry.

Baca: Ekonomi 2022 Berat, Duit Negara Banyak Habis Bayar Utang!

Perry memastikan kebijakan ini diperhitungkan dengan sangat matang. Salah satunya mengenai risiko inflasi yang sejauh ini berada pada level terkendali yaitu 1,52% (yoy). Hingga akhir tahun diperkirakan bisa dalam kisaran 3% plus minus 1%.

"Dampak quantitative easing kami yakini baru akan terasa terhadap inflasi pada 2023," imbuhnya.

Nilai tukar rupiah juga cukup stabil. Meskipun ada sentimen negatif dari global, yaitu tapering oleh Bank Central Amerika Serikat (AS) The Fed. Rupiah sampai dengan 18 Agustus 2021 mencatat depresiasi sekitar 2,24% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020.

Halaman Selanjutnya >> Begini Rincian SKB III

Pages

Next