Erick Buka-bukaan soal Faedah Suntikan PMN 2021-2022 Rp 106 T

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia

30 July 2021 14:43

Foto: Keterangan pers menteri terkait ratas mengenai pinjaman kredit usaha rakyat pertanian, Senin (26/7/2021). Ist

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan penyertaan modal negara (PMN) dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Terutama untuk meneruskan proyek-proyek yang sudah berjalan saat ini.

Dia menyebutkan, alokasi PMN bagi perusahaan BUMN untuk tahun depan lebih banyak untuk mendukung program layanan publik, mulai dari infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik, pengadaan listrik hingga pengadaan perumahan.

"Saat ini PMN diperlukan tetapi ini tentu bukan proyek baru, tetapi proyek ini untuk pasca Covid-19, sangat penting," kata Erick dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Jumat (30/7/2021).

Dia mengungkapkan, saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Jika biaya logistik di Indonesia sebesar 24%, negara lain bisa lebih hemat 11%.

Baca:

Menteri Erick Yakin UMKM Indonesia Bisa Tembus Global

Selain itu, kebutuhan untuk menyediakan listrik di seluruh Indonesia juga masih sangat tinggi. Sebab saat ini masih banyak daerah yang masih belum dialiri listrik oleh PT PLN (Persero).

Sama halnya dengan pengadaan perumahan untuk masyarakat yang dijalankan oleh Perum Perumnas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

"Ada juga PMN untuk restrukturisasi seperti Jiwasraya. Ini dari tahun 2006 dan tahu sebelumnya ga selesai, makanya kita selesaikan. Penting sekali industri asuransi penting sekali dan fundamental, penting buat penyeimbang ekonomi, makanya restrukturisasi dilakukan," terangnya.

Adapun jika dibandingkan penyaluran PMN dengan kontribusi BUMN kepada negara, kata Erick, nilai ini masih sangat jauh perbedaannya.

Dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi Rp 3.295 triliun kepada negara dalam bentuk dividen, pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dari nilai tersebut, PMN yang diberikan hanya sekitar 4% saja.

Baca:

Laba BRIS Capai Rp 1,5 T, User Mobile Banking Tembus 2,5 Juta

"Dikaitkan tidak ada hubungan dengan Covid. Saya melihat pasca covid harus disiapkan juga. Harus ada terobosan, meski di masa pandemi ini juga harus ada yang disiapkan seoerti line produksi vaksin. Rumah sakit BUMN yang tadinya tercecer jadi satu grup besar sehingga service excelent-nya tercapai. Ini harus dilakukan terpadu ga bisa sendiri-sendiri," terangnya.

Untuk diketahui, untuk PMN tahun 2022, Erick mengajukan 12 BUMN untuk mendapatkan dana dari pemerintah tersebut, dengan perincian:

Hutama Karya Rp 31,35 T, untuk Jalan Tol Trans Sumatera;
BUMN Pariwisata in Journey (Aviasi Pariwisata Indonesia/Aviata) Rp 9,318 T, permodalan dan restrukturisasi, proyek Mandalika;
PLN Rp 8,231 T, transmisi gardu induk dan listrik perdesaan;
BNI Rp 7 T, penguatan modal tier 1 dan CAR (rasio kecukupan modal);
KAI-KCJB Rp 4,1 T, PSN Kereta Cepat;
Waskita Karya Rp 3 T, penguatan modal, restrukturisasi;
IFG Rp 2 T, restrukturisasi Jiwasraya;
Adhi Karya Rp 2 T, jalan tol Solo-DIY, Bawen dan proyek SPAM Karian-Serpong;
Perumnas Rp 2 T, perumahan rakyat berpenghasilan menengah rendah (MBR);
Bank BTN Rp 2 T, penguatan modal tier 1 dan CAR;
RNI Rp 1,2 T, penguatan industri pangan;
Damri Rp 250 miliar, penguatan modal dan penyediaan armada.

Baca:

Jos! Limit Kartu Kredit Pemerintah Naik Jadi Rp 200 Juta

Komisi VI DPR RI juga sudah menyetujui Erick soal tambahan PMN untuk tahun anggaran 2021 dan PMN tahun anggaran 2022 kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Nilai total PMN yang diajukan ini mencapai Rp 106,349 triliun.

Ini terdiri dari PMN Tambahan 2021 sebesar Rp 33,9 triliun, yaitu untuk PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp 7,9 triliun, PT KAI (Persero) Rp 7 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebesar Rp 19 triliun, dan PMN Tahun 2022 untuk 12 BUMN yang disebut di atas, senilai Rp 72,449 triliun

Sebelumnya pada Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI terkait Pembahasan Mengenai Usulan BUMN Penerimaan PMN Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (8/7), Erick juga menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir sejak 2011-2020 perusahaan BUMN sudah menyetor ke negara dalam bentuk pajak, dividen dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 3.295 triliun.

Jumlah ini sangat besar ketimbang bantuan PMN yang disuntikkan ke perusahaan BUMN pada periode 10 tahun itu yang hanya mencapai Rp 147 triliun, atau hanya 4,4% dari setoran BUMN dalam satu dekade.

Nilai Rp 3.295 triliun itu terbagi atas pajak Rp 1.872 triliun atau 54%, dividen Rp 388 triliun atau 11%, dan PNBP Rp 1.035 triliun atau 30%

"Pimpinan Komisi IV, kita coba menarik sejarah dari pada PMN, dibandingkan kontribusi dari BUMN atas pajak, PNBP dan dividen dalam 10 tahun terakhir angkanya Rp 3.295 triliun, Jika dibandingkan PMN yang dibutuhkan 4% atau Rp 147 triliun, dan ini kita coba breakdown dari 2011-2020," kata Erick kala itu.