PPKM Darurat Diperpanjang, Anggaran PEN Naik Jadi Rp 744,75 T

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

18 July 2021 11:00

Sri Mulyani dalam keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna, Jakarta, (5/7/2021). (Dok: Tangkapan layar Youtibe Setpres RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 di tengah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dana PEN dan penanganan Covid-19 dari sebelumnya Rp 699,43 triliun, naik menjadi Rp 744,75 triliun.

"Jadi total akan perlu tambahan Rp 55,2 triliun dan akan refocusing lagi untuk meneliti dan menyisir anggaran-anggaran baik di Kementerian, Lembaga dan daerah supaya ditujukan, diprioritaskan membantu rakyat menangani Covid dan membantu dunia usaha pulih kembali," jelas Sri Mulyani saat pers konferensi Evaluasi PPKM Darurat, yang disiarkan Sabtu (17/7/2021).

Secara rinci, pada dana perlindungan sosial naik dari Rp 153,86 triliun naik jadi Rp 187,84 triliun. Kemudian dana kesehatan naik dari Rp 193,93 triliun naik dari Rp 214,95 triliun. Kemudian untuk insentif usaha tetap sebesar Rp 62,83 triliun. Prorgam Prioritas naik dari Rp 117,04 triliun menjadi Rp 117,94 triliun.

Baca:

Ini 7 Senjata Sri Mulyani Atasi Dampak Mengerikan Covid-19

Lalu kemudian Dukungan UMKM dan korporasi dari turun, dari Rp 171,77 triliun menjadi Rp 161,20 triliun. "UMKM sedikit turun karena kredit penjaminan modal kerja, tapi bukan memberikan tunai," jelas Sri Mulyani.

1. Program Perlindungan Sosial Masyarakat

Dana program perlindungan sosial yang naik dari Rp 153,86 triliun naik jadi Rp 187,84 triliun, akan digunakan untuk pemerintah di antaranya sebagai berikut:

- Program Keluarga Harapan (PKH)
Dengan sasaran untuk 10 juta keluarga dengan anggaran sebesar Rp 28,31 triliun. Pemberian insentif akan diberikan tergantung dari jumlah komposisi keluarganya.

Jika ada ibu hamil akan diberikan sebesar Rp 3 juta per tahun. Anggota keluarga yang memiliki balita diberikan Rp 3 juta per tahun. Bagi anggota keluarga yang memiliki anak SD akan diberikan Rp 900 ribu per tahun, dan seterusnya anak SMP sebesar Rp 1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp 2 juta per tahun.

Serta jika ada anggota keluarganya memiliki penyandang disabilitas akan diberikan sebesar Rp 2,4 juta per tahun dan jika ada anggotanya memiliki anggota keluarga lansia akan diberikan sebesar Rp 2,4 juta per tahun.

"Kalau rata-rata anggota keluarganya 4 dalam 1 keluarga dapat Rp 28,31 triliun dalam satu tahun atau 12 bulan, penerima manfaatnya 40 juta," jelas Sri Mulyani.

Baca:

Ramalan Suram Ekonomi RI & Kerja Berat untuk Sri Mulyani

- Kartu Sembako

Program diberikan untuk 18,8 juta keluarga atau estimasi 75,2 juta orang dengan perhitungan 4 anggota keluarga per penerima. Dari alokasi awal Rp 42,37 triliun, pemerintah menambahkan Rp7,52 triliun, sehingga alokasi anggaran menjadi Rp49,89 triliun.

Pemerintah menambah 2 bulan penyaluran, sehingga penerima Kartu Sembako akan menerima 14 bulan manfaat pada tahun ini. Dengan alokasi Rp 200 ribu per bulan, maka setiap keluarga menerima total Rp2,8 juta.

- Bansos Tunai (BST)

Dana BST akan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan alokasi sebesar Rp 300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini yang semula berhenti pada April lalu, akan diperpanjang 2 bulan yakni Mei-Juni dengan pembayarannya sekaligus di bulan Juli senilai Rp 600 ribu. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 17,46 triliun.

- Bantuan Beras Bulog

Bantuan beras bulog ini akan diberikan kepada 18,8 juta KPM Kartu Sembako dan 10 juta penerima BST. Sehingga totalnya akan memberikan kepada 28,8 juta penerima dengan masing-masing sebesar 10 kg per keluarga. Anggaran yang digelontorkan pemerintah adalah sebesar Rp 3,58 triliun, yang akan dikeluarkan dari 250 ribu ton beras dari gudang Bulog.

Baca:

Luhut Sebut Corona di DKI Turun, Yakin Pekan Depan Bali Susut

- Bansos Tunai Usulan Pemda

Di luar program yang sudah ada di Kemensos, pemerintah menganggarkan BST usulan pemda bagi warga membutuhkan yang belum mendapat terdaftar sebagai penerima bansos. Jumlah penerima Bansos ini sebanyak 5,9 juta KPM untuk periode 6 bulan dengan alokasi Rp 200 ribu/KPM/bulan. Anggaran program sebesar Rp7,08 triliun.

- Dukungan diskon listrik PLN

Diskon listrik pelanggan PLN diperpanjang dari September menjadi Desember 2021 untuk 32,6 juta pelanggan. anggaran bertambah dari Rp7,58 triliun menjadi Rp9,49 triliun.

- Bantuan beban abodemen
Pelaku usaha juga akan menikmati perpanjangan bantuan rekening biaya/abodemen hingga Desember 2021 untuk 1,14 juta pelaku usaha, alokasi anggaran berubah dari Rp1,69 triliun menjadi Rp2,11 triliun.

- Program Kartu Prakerja

Alokasi anggaran ditambah Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta dari alokasi awal Rp 20 triliun sehingga anggaran menjadi Rp 30 triliun untuk 8,4 juta peserta.

- Kuota Internet Sampai Desember

Untuk pelajar dan pengajar, subsidi kuota diperpanjang hingga Desember 2021 dengan sasaran 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Tambahan anggaran sebesar Rp 5,54 triliun dengan total anggaran Rp 8,53 triliun.

- BLT Desa

Pemerintah memberikan relaksasi syarat penerima BLT Desa untuk 8 juta penerima karena lambatnya pencairan dana. Total anggaran sebesar Rp 28,8 triliun dengan skema pemberian BLT Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan. Dengan melihat adanya kendala penyaluran oleh pemerintah daerah, Sri Mulyani mengatakan penyaluran ini nantinya akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

2. Program Kesehatan

Sri Mulyani menjelaskan seiring dengan menambahnya jumlah pasien Covid-19, pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran kesehatan menjadi Rp 214,95 triliun. Dengan rincian sebagai berikut:

- Klaim perawatan pasien

Nilainya mengalami kenaikan dari Rp 40 triliun menjadi Rp 65,9 triliun. Penambahan anggaran Rp 25,87 triliun tersebut kata Sri Mulyani seiring dengan perawatan pasien dengan bed occupancy ratio (BOR). Termasuk di dalamnya dalam rangka antisipasi biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri, untuk perawatan pasien dan isolasi mandiri.

- Insentif tenaga kesehatan (Nakes).
Insentif nakes yang naik dari Rp 17,3 triliun menjadi Rp 18,4 triliun. Insentif nakes ini, kata Sri Mulyani diberikan karena rumah sakit darurat membutuhkan tenaga dokter dan nakes. Pemerintah akan merekrut 3.000 dokter baru dan 20.000 perawat, baik di pusat dan daerah.

- Penyediaan Paket Obat untuk Pasien Isolasi Mandiri
Sri Mulyani menjelaskan, akan membagikan obat-obatan bagi para pasien positif Covid-19, yang melakukan isolasi mandiri. Dengan adanya alokasi tambahan Rp 400 miliar, maka total anggaran menjadi Rp 1,17 triliun. Dengan anggaran tersebut akan tersedia 2 juta paket obat untuk isoman.

- Pembangunan RS Darurat
Pemerintah akan mengubah sementara asrama haji di berbagai daerah untuk menjadi RS Darurat penanganan Covid-19. Asrama haji yang dikonversi menjadi RS Darurat di antaranya Asrama Haji Pondok Gede, Wisma Haji Surabaya, Wisma Haji Boyolali, Asrama Mahasiswa di Bandung, dan Asrama Mahasiswa/Rusun di Yogyakarta. Proses pengubahan menjadi rumah sakit darurat tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp 2,75 triliun.

- Vaksinasi Dipercepat

Dalam mencapai target 2-3 juta sehari vaksinasi, pemerintah juga memutuskan agar TNI, Polri dan Bidan BKKBN ikut terlibat. Vaksinasi yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan Bidan BKKBN ini akan disebar di beberapa daerah di Indonesia.

Adapun targetnya Polri dan TNI bisa melakukan penyuntikann kepada 30 juta orang dan Bidan BKKBN diharapkan bisa menyuntikan kepada 37 juta orang.

Anggaran yang dipersiapkan untuk percepatan vaksinasi ini adalah sebesar Rp 1,96 triliun, yang sebetulnya kata Sri Mulyani dana ini disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak terealisasikan dengan baik.

- Perbantuan TNI-Polri di Daerah

Dalam rangka penebalan PPKM Mikro di daerah, dengan operasionalisasi melibatkan TNI-Polri selama 6 bulan, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 790 miliar untuk membantu aparat di daerah dalam melaksanakan PPKM Darurat saat ini.

- Menambah Supply Oksigen

Dalam menambah supply oksigen, pemerintah menyediakan anggaran Rp 370 miliar. "Dana itu berasal dari dalam negeri dan luar negeri untuk dapat supply oksigen sesuai perhitungan Kemenkes," ujar Sri Mulyani.

- Vaksinasi

Adapun untuk program vaksinasi, pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 57,84 triliun, dengan rincian pengadaan vaksin Rp 47,6 triliun dan pelaksanaan vaksinasi Rp 6,5 triliun.

- Insentif Perpajakan Kesehatan

Untuk insentif perpajakan kesehatan, pemerintah mengalokaikan dana sebesar Rp 20,95 triliun. Inentif dalam bentuk pembebasan pajak atau pajak ditanggung pemerintah untuk vaksin dan alat kesehatan.

- Penanganan Kesehatan Lainnya

Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp 45,93 triliun untuk penanganan kesehatan lainnya. Antara lain untuk penanganan kesehatan di daerah lainnya sebesar Rp 34,7 triliun, testing Rp 4 triliun, gugus tugas Rp 2 triliun dan penelitian.

Anggaran Kesehatan

Pages