Ada Kabar PPN Bakal Naik, Saham-saham Ritel Jeblok Berjamaah!

Aldo Fernando, CNBC Indonesia

17 May 2021 10:57

Jakarta, CNBC Indonesia - Mayoritas saham emiten sektor ritel terjungkal di zona merah pada awal perdagangan sesi I pagi ini, Senin (17/5/2021). Amblesnya saham-saham ini pascamunculnya rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Kementerian Keuangan yang saat ini sebesar 10%.

Berikut gerak saham-saham emiten ritel, mengacu pada data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 10.13 WIB.

Indoritel Makmur Internasional (DNET), saham -2,37%, ke Rp 3.300, transaksi Rp 7 juta
Ace Hardware Indonesia (ACES), -2,03%, ke Rp 1.450, transaksi Rp 6 M
Sumber Alfaria Trijaya (AMRT), -1,10%, ke Rp 895, transaksi Rp 2 M
Hero Supermarket (HERO), -0,53%, ke Rp 940, transaksi Rp 930 ribu
Midi Utama Indonesia (MIDI), =0,00%, ke Rp 1.995, transaksi Rp 117 juta
Matahari Putra Prima (MPPA), +3,51%, ke Rp 885, transaksi Rp 78 M.

Baca:

Gojek Masuk Hypermart, Saham MLPL dan MPPA Langsung Ngamuk!

Berdasarkan data di atas, dari enam saham yang diamati, empat di antaranya melorot ke zona pelemahan, sementara 1 saham masih stagnan dan 1 sisanya menguat ke zona hijau.

Adapun transaksi di sejumlah saham tercatat masih sepi. Saham pengelola gerai Hero dan Guardian, HERO, misalnya masih mencatatkan nilai transaksi Rp 930.000. Adapun saham pengelola toko Indomaret, DNET, baru membukukan transaksi sebesar Rp 7 juta.

Saham DNET sendiri menjadi yang paling ambles di antara yang lainnya, dengan nilai penurunan sebesar 2,37% ke Rp 3.300/saham.

Saham ini sebenarnya terus melaju di zona hijau sejak 3-10 Mei lalu, sebelum akhirnya stagnan di Rp 3.380/saham pada 11 Mei lalu atau hari terakhir sebelum libur lebaran.

Di posisi kedua, ada saham pengelola gerai perabotan rumah tangga Ace Hardware, ACES, yang melorot 2,03% ke Rp 1.450/saham. Adapun asing tercatat ramai-ramai melego saham ini tercatat sebesar Rp 1,49 miliar.

Selain ACES, saham pengelola toko Alfamart, AMRT, terkoreksi 1,10% ke Rp 895/saham. Nilai transaksi AMRT tercatat sebesar Rp 2 miliar pagi ini.

Dengan ini saham AMRT sudah ambles selama 4 hari perdagangan beruntun, atau sejak 7 Mei lalu.

Adapun, satu-satunya saham yang berhasil menguat ialah saham pengelola gerai Hypermart milik Grup Lippo, MPPA, melonjak 3,51% ke Rp 885/saham dengan nilai transaksi Rp 78 miliar.

Saham ini berhasil rebound dari koreksi 1,72% ke Rp 855/saham pada 11 Mei pekan lalu. Dalam sepekan saham MPPA sudah menguat 11,32%, sementara dalam sebulan sudah melonjak 33,08%.

Sebelumnya, sebagaimana diwartakan CNBC Indonesia, Selasa (11/5) pekan lalu, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN yang saat ini ditetapkan sebesar 10%. Pembahasan pun sudah dilakukan di internal Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pun membenarkan adanya rencana Pemerintah untuk kenaikan PPN tersebut. Namun, saat ini masih dalam pembahasan tahap awal.

Suryo menjelaskan ada beberapa alasan Pemerintah untuk menaikkan tarif PPN ini. Pertama, untuk meningkatkan penerimaan di tahun depan.

Langkah ini mengikuti beberapa negara lain yang sudah menggunakan PPN sebagai instrumen penerimaan perpajakan di saat pandemi Covid-19. Salah satunya Arab Saudi yang menaikkan PPN nya dari 5% menjadi 15% di Juli 2020.

"Kini kita concern dan ini jadi bahan diskusi bagaimana jaga tren ini bisa kita ikuti untuk merespons yang kita alami dan hadapi," ujarnya dalam diskusi terbatas bersama media.

Alasan kedua adalah, karena PPN Indonesia masih di bawah tarif PPN global yang tercatat rata-rata 11%-30%. Di mana hanya tinggal delapan negara yang menarifkan PPN di bawah global diantaranya Indonesia, Afganistan, Australia, hingga Vietnam.

Menurutnya, ada dua skema tarif yang di bahasa oleh Pemerintah. Tetap single tarif seperti sekarang atau menjadi multi tarif.

Jika menggunakan single tarif maka Pemerintah hanya perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Sebab, aturan single tarif sudah ada dalam UU PPN 2009 dengan kisaran PPN sebesar 5%-15%.

Namun, jika nantinya dikenakan multi tarif seperti negara-negara lainnya maka diperlukan UU baru. Nantinya dalam UU ini akan dirinci juga mengenai pengenaan untuk PPN barang reguler dan luxury atau mewah.

Bila tidak ada kendala maka kenaikan tarif PPN diharapkan bisa mulai diterapkan pada tahun depan. Saat ini pembahasan terus dipercepat untuk menentukan tarif yang paling tepat.

"Kapan akan diberlakukan kita lihat nanti hasil pembahasannya seperti apa," tegasnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA