Gegara Junta Myanmar, Saham Emiten India Didepak Dow Jones!

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham perusahaan pengelola pelabuhan yang berbasis di India, Adani Ports and Special Economic Zone Limited yang tercatat di Bursa National Stock Exchange (NSE) India, akhirnya didepak dari The Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), indeks acuan global yang dibuat oleh S&P Dow Jones Indices dan SAM, bagian dari divisi di RobecoSAM asal Swiss.

Didepaknya perusahaan tersebut dari daftar indeks acuan itu sehubungan dengan adanya bisnis perusahaan itu dengan militer Myanmar yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan massa anti-kudeta.

"[Saham] Adani akan dihapus dari indeks sebelum pembukaan Kamis ini," tulis S&P Dow Jones Indices dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Selasa (13/4/2021).

Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang menjatuhkan sanksi terhadap siapa pun yang berhubungan dengan junta militer.

Sebagai informasi, S&P Dow Jones Indices LLC adalah perusahaan patungan antara S&P Global, CME Group, dan News Corp yang diumumkan pada tahun 2011 dan kemudian resmi dirilis pada 2012, berbasis di New York, AS.

Akibat dikeluarkannya saham ini dari DJSI, saham Adani Ports turun 1% pada awal perdagangan Selasa (13/4/2021) di Bursa India. Sahamnya secara umum sedikit terpengaruh oleh masalah Myanmar, setelah naik sekitar 40% sejak 1 Februari lalu.

Para aktivis demokrasi pun menyambut gembira keputusan ini. Mereka menganggap bahwa hal ini menunjukkan dukungan dunia internasional yang kuat tentang keadaan di negara itu.

Foto: AP/ Soldiers walk towards anti-coup protesters during a demonstration in Yangon, Myanmar on Tuesday March 30, 2021. Thailand’s Prime Minister Prayuth Chan-ocha denied Tuesday that his country’s security forces have sent villagers back to Myanmar who fled from military airstrikes and said his government is ready to shelter anyone who is escaping fighting. (AP Photo)

"Ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi komersial bagi Adani Ports dan bisnis lain yang terus mengabaikan tanggung jawab hak asasi manusia mereka dengan mendanai militer Myanmar," kata Yadanar Maung, perwakilan dari kelompok aktivis Justice For Myanmar.

Beberapa perusahaan internasional juga mulai meninjau kembali hubungan bisnis dengan perusahaan Myanmar yang terkait dengan junta militer.

Misalnya, perusahaan raksasa minuman Jepang Kirin Holdings pada Februari membatalkan aliansi birnya dengan konglomerat milik junta MEHL.

Tak hanya itu seorang sumber mengatakan perusahaan pembuat baja Korea Selatan POSCO mulai mempertimbangkan bagaimana mereka dapat keluar dari usaha patungan dengan MEHL.

MEHL alias Myanma Economic Holdings Public Company Limited adalah satu dari dua konglomerasi yang dijalankan oleh militer Myanmar, satu lagi yakni Myanmar Economic Corporation.