Proyek Infrastruktur US$ 2 T Biden Jadi Ancaman, Minyak Galau
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak mentah dunia cenderung menguat tipis pekan lalu. Harga si emas hitam lebih volatil dari biasanya seiring dengan adanya gejolak di pasar keuangan.
Mengawali pekan ini, Senin (5/4/2021) harga minyak mentah mengalami koreksi. Harga kontrak berjangka Brent turun 0,48% ke US$ 64,55/barel. Harga kontrak West Texas Intermediate juga drop 0,37% ke US$ 61,22/barel.
Sebenarnya, harga minyak sempat terkoreksi pada Selasa dan Rabu pekan lalu menyusul kian santernya kabar pembatasan sosial di Eropa menyusul munculnya gelombang ketiga penularan virus Covid-19 yang memicu spekulasi bahwa ekonom, Eropa bakal terhambat sehingga permintaan minyak tertekan.
Namun, situasi berbalik pada Kamis setelah OPEC+ setuju untuk mengurangi lagi produksi sebesar 350.000 barel per hari (bph) pada Mei, 350.000 bph pada Juni dan 400.000 bph lagi pada Juli. OPEC+ terdiri dari negara anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC), Rusia dan sekutunya,
Melansir berita Reuters pada Kamis (1/4/2021), pemotongan yang diterapkan oleh OPEC+ akan sedikit di atas 6,5 juta bph mulai Mei. Selama ini para kartel telah memangkas produksi hampir 7 juta bph dan Arab Saudi melakukan pemangkasan produksi sukarela tambahan sebesar 1 juta bph.
Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak dalam pertemuan itu mengatakan bahwa dia permintaan minyak global bakal tumbuh 5-5,5 juta bph tahun ini. Dia berharap persediaan minyak global akan kembali ke level normal dalam 2-3 bulan.
OPEC+ telah memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyaknya untuk tahun ini sebesar 300.000 bph menjadi 5,9 juta bph karena maraknya karantina wilayah (lockdown) terutama di Benua Biru.
Di sisi lain sentimen negatif juga mendera pasar minyak. Presiden ke-46 AS Joe Biden punya ambisi besar dalam menangani masalah perubahan iklim dan menyelamatkan perekonomian Paman Sam dari jerat resesi akibat pandemi Covid-19.
Politisi partai Demokrat sekaligus mantan wakil presiden era Barrack Obama tersebut mengajukan proposal pembangunan infrastruktur senilai US$ 2 triliun. Fokus proposal tersebut adalah transisi ekonomi AS yang masih bergantung pada bahan bakar fosil ke ekonomi yang lebih sustainable dengan energi terbarukan.
Fokus Biden untuk menggeser dari fossil fuel based economy menjadi ke arah yang lebih ramah lingkungan memang bukan main-main. Manuver pertama yang dilakukan adalah memasukkan kembali AS ke dalam Perjanjian Paris.
Manuver lainnya yang dilakukan Biden adalah dengan membuat perintah eksekutif untuk menghentikan sewa minyak dan gas alam baru di lahan dan perairan publik, dan mulai meninjau secara menyeluruh atas izin yang ada untuk pengembangan bahan bakar fosil.
"Bagi saya yang diuntungkan paling besar adalah industri mobil listrik dan yang dirugikan adalah konsumsi minyak untuk sektor dan tujuan transportasi" kata Seth Schwartz, presiden Energy Ventures Analysis dalam sebuah wawancara sebagaimana dilaporkan oleh S&P Global.
Proposal tersebut juga mendapat sorotan dari asosiasi industri minyak AS atau yang dikenal dengan The American Petroleum Institute (API). Menurut mereka proposal tersebut kurang mampu mencakup kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh.
Rencana Biden tak bisa dibilang mulus, lawan Biden tak hanya para produsen minyak di Paman Sam tetapi juga kongres yang suaranya terpecah. Beberapa Demokrat dan aktivis lingkungan khawatir momentum ini tak bisa dimanfaatkan untuk membawa perubahan.
Beberapa anggota Partai Republik yang menentang paket bantuan pandemi Biden juga mengutuk tujuan presiden untuk memasukkan kebijakan iklim ke dalam undang-undang infrastruktur. Sentimen-sentimen inilah yang membuat harga minyak cenderung terombang-ambing belakangan ini.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(twg/twg)
