Tegas! Erick: Tidak ada lagi Lobi-lobi Individu Terkait PMN

Sebagaimana dijelaskan di awal, Erick telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2021.

Beleid baru itu secara resmi telah mencabut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/ MBU/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

Ada dua tujuan penggunaan dana PMN kepada BUMN, yaitu untuk keperluan perbaikan struktur permodalan dan untuk peningkatan kapasitas BUMN.

Pasal 2 Ayat 2 Permen BUMN tersebut menegaskan ada tiga syarat penambahan PMN untuk perbaikan permodalan BUMN yakni jika BUMN tersebut melaksanakan penugasan dari pemerintah, melakukan restrukturisasi dalam rangka penyelamatan BUMN, dan melakukan pengembangan usaha BUMN.

Untuk memberikan penugasan tersebut, BUMN tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN. Hal ini juga menyangkut dengan kebutuhan pendanaan proyek penugasan jika proyek tersebut dilakukan secara multi years dan kapasitas pendanaannya hingga pemenuhan dana dari PMN.

Tambahan PMN untuk kebutuhan penugasan ini nantinya harus diusulkan langsung oleh Menteri Teknis, alias kementerian yang memberikan penugasan kepada BUMN, kepada Menteri Keuangan.

Sedangkan PMN untuk restrukturisasi dan pengembangan usaha, PMN ini bisa diajukan oleh direksi BUMN yang bersangkutan kepada Menteri BUMN, kemudian Menteri BUMN yang akan mengajukan kepada Menteri Keuangan.

Namun demikian, direksi perusahaan juga harus mendapatkan persetujuan dari komisaris atau dewan pengawas perusahaan sebelum pengajuan PMN dilakukan.

Dalam hal pengawasannya, BUMN yang telah menerima penambahan modal ini harus memberikan laporan penggunaan dana PMN ini kepada pemegang saham setiap akhir tahun buku hingga dana tersebut selesai digunakan.

Pengawasan dana PMN ini akan dilakukan oleh Wakil Menteri BUMN yang memegang portofolio masing-masing BUMN, termasuk melakukan peninjauan lapangan.

Dalam beleid ini juga disebutkan bahwa penggunaan dana PMN ini bisa saja dilakukan pengalihan jika manajemen BUMN mengajukan usulan disertai dengan kajian dan harus mendapatkan persetujuan dari komisaris perusahaan. Namun pengajuan ini nantinya bisa saja ditolak oleh menteri.

PMN yang diberikan secara tunai nantinya harus masuk ke rekening khusus untuk dana tersebut dengan besaran bunga penempatan sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku di masing-masing bank. Bunga yang didapat ini akan masuk dalam akun pendapatan perusahaan namun tidak boleh dimasukkan sebagai perhitungan pemberian bonus/tantiem kepada karyawan dan manajemen perusahaan.

Ditegaskan bahwa direksi BUMN harus mematuhi aturan ini sebagai bagian dari key performance index (KPI). Jika tidak melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan maka akan berlaku sanksi yang akan diberikan oleh Menteri BUMN, seperti penundaan tantiem hingga pemberhentian. Adapun aturan ini mencakup PMN yang telah diterima sejak tahun-tahun sebelumnya dan belum selesai digunakan.