Sinergi BRI-PNM-Pegadaian, Erick Thohir: Insya Allah Q3 Kelar
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembentukan Holding Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan selesai pada kuartal III (Q3) tahun ini.
"Secara platform sekarang yang namanya sistem perbankan di Indonesia itu kurang friendly, apalagi yang tidak punya track record. Karena itu kita insya Alah Q3 tahun ini tuntas sinergi BRI, PNM dan Pegadaian supaya salah satunya memastikan dengan daya konkret dan riil pengusaha bisa naik kelas," kata Erick dalam Rapat Kerja Nasional HIPMI 2021, Jumat (5/3/2021).
Dia mengatakan, dengan level pengusaha mikro yang naik kelas itu bisa terjadi karena sudah ada sinergi antara tiga BUMN yang fokus pada bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Yang tadinya nasabah PNM Rp 1-3 juta tanpa agunan, dengan kita sinergi ini, naik kelas Rp 20-50 juta pinjamannya tapi data terlihat dia dagang apa di mana kesulitannya apa-apa yang perlu di-support, bahkan sekarang saya minta PNM ayo kerja sama dengan Pemda, sudah mulai dijalankan.
Erick mengatakan naik kelasnya nasabah ini bukan hanya di PNM tapi juga bisa ke nasabah Pegadaian dan juga Bank BRI.
"Lalu nanti naik kelas di Pegadaian, dan kita harapkan naik kelas ke bank [nasabah bank], kita harapkan [mereka] bankable," kata Erick.
Dia menegaskan, poin selanjutnya ialah perlunya menurunkan biaya dana atau cost of fund.
"Hari ini Himbara [bank-bank BUMN] sudah announce menurunkan lagi bunganya, tetapi itu buat kita [buat bank-bank BUMN], buat yang di bawah pinjamannya jauh lebih mahal dari kita [bank BUMN], ini ga fair. Nah itulah kenapa dengan sinergisitas itu, kita punya target di nasabah terkecil itu bisa cost of fund atau bunga turun 5-6%. Itu pun masih lebih mahal dari kita kita yang di sini karena itu sinergisitas ini sangat penting.
Sebelumnya, Direktur Utama BBRI Sunarso menjelaskan rincian terkait dengan pembentukan Holding Ultra Mikro.
Menurut Sunarso, Holding BUMN Ultra Mikro yang digagas Kementerian BUMN ini bukanlah BRI mengakuisisi dua BUMN yang juga fokus pada nasabah UMKM tersebut.
"Jadi aksi korporasi ini bukan BRI mengambil dua perusahaan BUMN itu. Bukan akuisisi, membentuk holding. Jadi upaya gak jalan sendiri-sendiri," katanya dalam forum Economic Outlook 2021 CNBC Indonesia bertema "Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021" yang digelar langsung dari Gedung Transmedia, Kamis (25/2/2021).
"Kedua, ini adalah sinergi, memang tingkat kepemilikan. Jadi memang iktikadnya apa yang disasar dan pangsa pasar BRI menumbuhkembangkan yang ada dan mencari ke segmen ke lembaga keuangan formal."
"Datanya ada 57 juta UMKM, 20% terlayani dan belum cukup, baru ada sekitar 15 juta. Selebihnya 30 juta belum terlayani lembaga keuangan kita, 5 juta dilayani rentenenir. Dan ada 18 juta belum terlayani sama sekali, kita bentuk ekosistem yang 18 juta supaya bisa dilayani lebih baik," jelasnya.
Sebelumnya pemerintah akan menggabungkan tiga BUMN yaitu Bank BRI, Pegadaian dan PNM dalam Holding BUMN Ultra Mikro (UMi). Pembentukan holding ini akan diawali dengan aksi korporasi penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue dari Bank BRI.
"Holding dilakukan melalui persetujuan rights issue dari BRI di mana negara akan ambil bagian seluruhnya dengan cara alihkan seluruh sahan Seri B dari PNM dan Pegadaian diserahkan ke BRI," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual.
Nantinya BBRI akan menguasai 99,9% saham Pegadaian dan PNM.
Dalam skema HMETD pemerintah akan mengambil bagian seluruhnya dengan cara mengalihkan saham seri B yang dimiliki negara di Pegadaian dan PNM ke BBRI. Penyetoran seluruh saham seri pada Pegadaian dan PNM akan dilakukan sesuai dengan PP 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.
Partisipasi pemerintah dalam transaksi ini bentuknya non-cash. Pemerintah tak akan menyuntikkan dana segar ke BBRI dari APBN. Kepemilikan saham pemerintah di BBRI pun tidak akan terdilusi.
Setelah holding terbentuk pemerintah masih akan menguasai ±56,75% ≤ 60%. Sementara itu publik masih akan mengusai ±40% ≤ 43,25% saham BBRI.
[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)
