Sorry Mr Trump, Wall Street Batal Delisting 3 Emiten China

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek New York (NYSE) mengatakan, tidak lagi berencana untuk menghapus tiga telekomunikasi China dari bursa (delisting). Hal tersebut diumumkan setelah pihaknya melakukan konsultasi lebih lanjut dengan otoritas terkait.

Empat hari sebelumnya, NYSE mengatakan berencana untuk melakukan delisting saham China Telecom, China Mobile, dan China Unicom pada November 2020, untuk mematuhi perintah dari Presiden AS Donald Trump.

Pilihan Redaksi Konglomerat China Berakhir Penjara Setelah Kritik Pemerintah Waspada! Ada Prediksi Wall Street Rontok & Akan Menyakitkan Dow Futures Melemah Tipis di Tengah Perebutan Dominasi Senat

Diketahui, Trump berusaha untuk melarang perusahaan dan investor tunggal asal AS yang berinvestasi di perusahaan yang diduga aliran dananya mengalir ke militer China.

Pada Senin malam, NYSE membatalkan rencana delisting tiga saham telekomunikasi raksasa asal China setelah berkonsultasi dengan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS.

Pada hari Kamis, NYSE mengatakan akan menghapus saham perusahaan penyimpanan Amerika, sesuai dengan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump.

Perintah tersebut ditandatangani pada November 2020, di mana pemerintah Trump berusaha melarang perusahaan dan individu di Amerika untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diduga oleh pemerintahan Trump membantu militer China.

Raksasa indeks saham utama seperti MSCI, Indeks S&P Dow Jones dan FTSE Russell serta aplikasi perdagangan populer Robinhood juga telah mengambil langkah untuk mematuhi perintah eksekutif tersebut.

Kemudian, Komisi Pengatur Sekuritas China mengatakan pada hari Senin bahwa perintah eksekutif didasarkan pada tujuan politik.

"Dan sepenuhnya mengabaikan situasi sebenarnya dari perusahaan yang relevan dan hak sah investor global, dan aturan dan ketertiban pasar yang berdampak parah," ungkap Komisi Pengatur Sekuritas China, melansir CNBC Internasional, Selasa (5/1/2021).

Larangan investasi Trump tersebut berlaku per Senin lalu, berjarak kurang lebih seminggu sebelum Presiden terpilih Joe Biden akan dilantik.

Biden sendiri, kemungkinan tidak mungkin membuat perubahan drastis dalam melakukan kerjasama antara Amerika Serikat dan China. Tapi, Biden berulang kali mengatakan dia lebih suka bekerja dengan sekutu AS dalam menegakkan peta jalan untuk perdagangan global.

Namun, nampaknya pendekatan yang diusung Biden akan berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump, yang sering melakukan tindakan agresif dan sepihak untuk menantang China dalam masalah ekonomi dan keamanan nasional.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mantap! Luhut Buka Perdagangan di New York Stock Exchange