Sah! Menteri Agama Mundur dari Komut Pengelola Mal Blok M

tahir saleh, CNBC Indonesia

29 December 2020 18:50

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. (BPMI Setpres/Muchlis Jr) — Foto: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengelola Mal Blok M Jakarta, PT Indonesia Prima Properti Tbk (OMRE) menginformasikan adanya pengunduran diri Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai Presiden Komisaris (preskom) perusahaan terhitung 22 Desember 2020.

Pengunduran diri tersebut seiring dengan penunjukkan Gus Yaqut sebagai Menteri Agama (Menag) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal yang sama, 22 Desember 2020.

Pada Rabu (23/12), Gus Yaqut bersama dengan lima menteri baru lainnya dilantik sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Bersama dengan enam menteri baru, Jokowi juga melantik lima wakil menteri yang baru di Istana Negara.

Baca:

Menteri Agama: Pemerintah Akan Lindungi Ahmadiyah & Syiah

"Perseroan telah menerima surat permohonan diri Yaqut Cholil Qoumas dari jabatannya selaku presiden komisaris perseroan efektif terhitung sejak 22 Desember 2020," kata Direktur OMRE Djudarsono Yusetijo dan Direktur OMRE Hartono, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa (29/12/2020).

Nama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya tercantum sebagai Presiden Komisaris atau Komisaris Utama (Komut) OMRE sebagaimana terungkap dalam laporan keuangan emiten tersebut per September 2020.

Lapkeu emiten ini mencatat, saham OMRE dipegang mayoritas atau 65,71% oleh First Pacific Capital Group Limited, PT Ometraco 0,34%, Piter Korompis 0,06%, dan publik 27,97%.

Menariknya, emiten ini sempat menggegerkan publik lantaran disangkutpautkan dengan Grup Sjamsul Nursalim.

Ketika itu, tahun 2008, detik.com mengutip situs Bursa Efek Jakarta per 3 Maret 2008, di mana nama Artalyta Suryani tercatat sebagai orang kedua di Indonesia Prima Properti Tbk. Artalyta menjabat Wakil Komisaris Utama perusahaan tersebut. Sedangkan Komisaris Utama dipegang Dibyo Widodo.

Foto: Yaqut Cholil Qoumas (Andhika/detikcom)
Yaqut Cholil Qoumas (Andhika/detikcom)

Gajah Tunggal Mulia merupakan anak perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) yang dimiliki keluarga Sjamsul Nursalim. Suami Artalyta sendiri, yaitu Surya Dharma (alm) saat itu merupakan mantan bos PT Gajah Tunggal.

Oh iya, Artalyta Suryani alias Ayin adalah pengusaha Indonesia yang dikenal karena keterlibatan dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara pada 29 Juli 2008 atas penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan senilai US$ 660.000.

Adapun Indonesia Prima Property fokus pada persewaan perkantoran, pusat perbelanjaan (ruang pertokoan), apartemen, hotel dan pembangunan perumahan beserta segala fasilitasnya.

Pemegang saham mayoritas perusahaan adalah First Pacific Capital Group Limited. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan April 1983. Jumlah karyawan Grup 496 karyawan pada 30 September 2020 dan 584 karyawan pada 31 Desember 2019

Selain perkantoran, OMRE juga mengelola dua pusat perbelanjaan, yaitu Mal Blok M di Jakarta dan Plaza Parahyangan di Bandung. Pengelolaan Mal Blok M ini lewat anak usahanya PT Langgeng Ayomlestari (LAL).

Pendapatan sewa dari properti investasi per September 2020 sebesar Rp 23,22 miliar, turun dari periode yang sama 2019 sebesar Rp Rp 30,15 miliar.

Perjanjian pengelolaan Mal Blok M diteken oleh LAL dengan Pemprov DKI Jakarta pada 5 Oktober 1992 dengan jangka waktu 30 tahun.