Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa Raih CNBC Indonesia Award
Jakarta, CNBC Indonesia- Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa meraih penghargaan CNBC Indonesia Award 2020 dalam kategori "The Outstanding Leader in Nation Building".
Apresiasi dari CNBC Indonesia ini diterima oleh M. Fanshurullah Asa pada malam Penganugerahan CNBC Indonesia Award 2020 bertema "Menyongsong Bangkitnya Ekonomi Indonesia 2021" di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Kamis, (10/12/2020).
Dalam kajian dari Tim Riset CNBC Indonesia, Ifan, panggilan dari Fanshurullah Asa, ada sosok yang mengawal Program Bahan Bakar Mnyak (BBM) Satu Harga yang telah berjalan 4 tahun. Program ini menciptakan pemerataan akses seluruh warga negara Indonesia terhadap energi.
Ditunjuk secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Kepala BPH (Badan Pengelola Hilir) Migas pada 2017, Ifan mendapatkan tugas berat menjalankan distribusi energi utama nasional tersebut ke seluruh pelosok negeri, dengan harga jual yang sama.
BPH Migas adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan serta pendistribusian BBM dan gas bumi, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. BPH Migas bertanggung jawab kepada Presiden.
Ini jelas tantangan yang tidak mudah karena Indonesia terdiri dari 17.000 pulau di mana waktu tempuh dari ujung Timur Papua ke Jakarta setara dengan penerbangan dari Jakarta ke bandara Narita, Jepang. Ongkos pengangkutan tinggi, tapi harga tak boleh ditambah.
Di sisi lain, anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT)-yakni minyak tanah dan solar-sudah dipangkas, dan tidak ada lagi subsidi langsung terhadap premium, digantikan dengan sistem penugasan khusus ke PT Pertamina yang disertai dengan kompensasi.
Pandemi Covid-19 membuat kondisi kian menantang, dengan pemangkasan subsidi energi hingga Rp 5,3 triliun menjadi Rp 92,2 triliun. Anggaran subsidi untuk minyak tanah dan solar mencapai Rp 17,7 triliun, dan pada 2021 turun menjadi Rp 16,6 triliun.
Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan komitmen Fanshurullah untuk mengawal program tersebut. Pria kelahiran Palembang 20 Mei 1969 ini mengatakan akan terus melanjutkan program BBM Satu Harga hingga mencapai 500 lokasi pada 2024 mendatang.
"Mudah-mudahan dengan tercapainya 500 lokasi, maka amanah UU migas yang meminta negara hadir yang menjamin ketersediaan BBM di seluruh RI bisa diwujudkan," ujar Fanshurullah di Hotel Westin, Jakarta pada Selasa (8/12/2020).
Hingga hari ini, di mana BPH Migas merayakan ulang tahunnya yang ke-17, program BBM Satu Harga sudah beroperasi di 253 lokasi. Ini merupakan bagian dari amanat BPH Migas dalam UU Migas untuk mengawal energi berkeadilan di seluruh Indonesia.
Untuk mewujudkan amanat tersebut, BPH Migas berkoordinasi erat dengan lembaga lainnya yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan pemerntah daerah di seluruh Indonesia.
Tujuh Transformasi di Tengah Pandemi
Di luar itu, peraih gelar Doktor dari Fakultas Teknis, Universitas Indonesia (UI) pada 2009 ini juga mengimplementasikan program jargas (jaringan gas) untuk rumah tangga, yang saat ini sudah melayani 57 kabupaten dan kota, dengan 53.000 sambungan kepada 2 juta orang.
Program jargas sangat krusial untuk mengurangi defisit perdagangan, karena 70% gas elpiji di Indonesia dimpor, dengan anggaran berkisar Rp 50 triliun per tahun. Berbeda dari elpiji, gas bumi tak perlu diimpor, dengan pengangkatan (lifting) gas bumi mencapai 6.830 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) per Juni 2020.
Untuk memastikan program yang dijalankan berjalan secara transparan, Fanshurullah yang pernah menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengandeng PT Telkom Indonesia Tbk dan Pertamina.
Bersama kedua BUMN tersebut, BPH Migas menjalankan program Digitalisasi SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) untuk mengawasi konsumsi BBM bersubsidi (solar dan minyak tanah) dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni premium dan biosolar (program B30).
"Saat ini sudah hampir 100% ATG (Automatic Tank Gauge) dan perangkat EDC (Electronic Data Capture) telah terpasang. Hal ini dimaksudkan agar BBM yang diberikan bisa tepat sasaran dan volume," ujar Fanshurullah.
Melalui digitalisasi SPBU, BPH Migas bisa memantau stok dan penjualan BBM serta transaksi pembayaran di SPBU, karena seluruh data tersebut dapat diakses secara langsung dan bersama-sama oleh Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, pengawasan penyaluran BBM jenis tertentu, Bio Solar dan Premium, bakal semakin kuat sehingga berpeluang menghapuskan kebocoran penyaluran sumber energi yang paling dibutuhkan rakyat tersebut.
Atas inisiatif tersebut, BPH Migas mendapatkan Sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bentuk pengakuan bahwa BPH Migas telah menerapkan standar dan prosedur untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Tak Punya Cadangan BBM Nasional? Ini Penjelasan BPH Migas
