2 bulan Lagi! 9 Bank Bermodal Cekak Dikejar Deadline Rp 1 T
tahir saleh, CNBC Indonesia
12 October 2020 09:58
4. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD Bengkulu)
BPD Bengkulu memiliki modal inti Rp 822,47 miliar per Juni 2020, naik dari periode yang sama tahun lalu Rp 668,37 miliar. Aset per Juni 2020 sebesar Rp 7,42 triliun dari periode Desember 2019 yakni Rp 6,68 triliun.
Situs resmi mencatat, BPD Bengkulu didirikan pada 9 Agustus 1969 berdasarkan Surat Keputusan p.d. Gubernur Penguasa Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 08/14/EKU/1969 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 17 Mei 1970. BPD ini memulai usahanya sebagai lembaga keuangan bank setelah diresmikan pembukaannya oleh Gubernur M. Ali Amin bersama Pangdam IV Sriwijaya Brigjen TNI Satibi Darwis pada 13 April 1971.
5. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD Lampung)
Modal inti atau tier 1 BPD Lampung per Juni sebesar Rp 867,32 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 591,73 miliar, sementara aset mencapai Rp 8,74 dari Desember 2019 sebesar Rp 7,97 triliun.
Bank ini didirikan 1965, di Bandar Lampung dengan nama BPD Lampung sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
6. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS)
BPD Banten hanya memiliki modal inti Rp 63,09 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp 217,23 miliar, sementara asetnya per Juni 2020 yakni Rp 6,81 triliun dari Desember 2019 yakni Rp 8,09 triliun.
Rasio kecukupan modal atau CAR 8,02%. Dalam rangka penambahan modal ini, Bank Banten akan menerbitkan saham baru dengan seri dan nominal yang berbeda yaitu saham Seri C dengan nominal Rp 50.
Jumlah saham baru yang rencananya akan diterbitkan melalui PMHMETD (penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights isseu) adalah sebanyak-banyaknya 60.820.296.033 saham Seri C. Jumlah tersebut setara 90,46% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.
Pelaksanaan PUT VI akan mempengaruhi struktur permodalan dan pemegang saham apabila hanya Pemegang Saham Pengendali yang mengeksekusi HMETD. Efek dilusi dapat terjadi sebesar 90% dimana kepemilikan dari PT Banten Global Development berubah dari 51% menjadi 91,61%.
Sementara saham masyarakat kurang dari 5%, hanya 8,39%. Secara struktur permodalan dan estimasi nilai kapitalisasi pasar juga mengalami perubahan. Nilai estimasi penambahan modal dari rights issue ke 6 ini (penawaran umum terbatas/PUT VI) senilai Rp 1,55-3,04 triliun.
Selain itu, demi melancarkan jalannya penerbitan saham baru/rights issue, perseroan melakukan penggabungan nilai saham (reverse stock).
Direktur Bank banten Kemal Idris mengatakan nantinya, nominal saham perusahaan dengan setiap 10 saham lama menjadi 1 saham dengan nilai nominal baru.
Penggabungan nilai saham ini diperlukan untuk mendukung PUT VI dengan hasil valuasi saham tersebut. Hal ini juga terkait surat dari BEI tentang harga tidak boleh kurang dari Rp 50 per saham, sehingga biasanya langkah yang dilakukan adalah reverse stock.
"Reverse Stock dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat struktur keuangan. Right issue tidak akan terelisasi tanpa adanya Reverse Stock dikarenakan Peraturan Bursan Nomor I-A dan II-A terkait Batas Minimum Harga Transaksi Perdagangan Saham di Bursa," kata Kemal, Selasa (29/09/2020).
7. PT Prima Master Bank
Prima Master Bank (Prima Bank) adalah salah satu bank umum swasta nasional, berkantor pusat di Surabaya. Awal berdirinya bank dengan nama PT Inter Asia Pasific Bank pada 1 Nopember 1989, disahkan Menteri Kehakiman RI per tanggal 31 Juli 1990. Ijin usaha sesuai SK Menteri Keuangan RI No.160/KMK/013/1991 pada 13 Pebruari 1991. Prima Bank beroperasi sebagai bank umum mulai 1 Maret 1991.
Bank beroperasi selama kurang lebih 20 tahun dengan dukungan sekitar 300 karyawan dan 24 kantor bank termasuk kantor kas, yang telah terkoneksi secara on-line yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Jakarta, Jatinegara, Jember, Denpasar, Semarang, Bekasi, Tangerang, Depok dan Mataram.
Modal inti Prima Master Bank hanya Rp 286,09 miliar per Juni 2020, dari periode yang sama tahun lalu Rp 324,70 miliar, sehingga masih perlu melakukan tambahan modal paling sedikit Rp 713 miliar. Sementara aset Rp 2,45 trliun dari Desember 2019 yakni Rp 2,57 trlliun.
8. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng)
Modal inti per Juni sudah mencapai Rp 966,59 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp 759,54 miliar. Artinya hanya butuh sekitar Rp 34 miliar tambahan untuk modal minimum Rp 1 triliun tahun ini. Aset per Juni Rp 7,62 triliun dari Desember 2019 yakni Rp 7,61 triliun.
Bank Sulteng didirikan pada 1 April 1969 yang berlandaskan hukum pendirian adalah Izin Usaha Kementerian Republik Indonesia pada 27 Januari 1970. Sesuai peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang perubahan tentang perubahan bentuk hukum BPD Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas pada 30 Maret 1999.
9. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)
Bank yang baru saja ganti nama dari sebelumnya Bank Yudha Bhakti per September lalu ini kini dikuasai oleh perusahaan e-commerce, Akulaku. Modal inti per Juni 2020 yakni Rp 936,43 miliar dari Juni 2019 sebesar Rp 702,75 miliar.
Sementara aset perusahaan Rp 3,99 triliun, dari Desember 2019 yakni Rp 5,11 triliun. Saat ini, berdasarkan data pemegang saham Agustus 2020, porsi saham terbesar BBYB kini dipegang oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia sebesar 24,98%, sisanya dipegang PT Gozco Capital Tbk 20,12%, PT Asabri (Persero) 18,62%, dan Yellow Brick Enterprise Ltd 11,09%, sisanya investor lainnya termasuk publik.
Sebelumnya BBYB melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III yakni menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 1.320.381.878 atau 1,32 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100/saham.
Adapun harga pelaksanaan rights issue ini ditetapkan Rp 300/saham sehingga dana yang diraih Bank Yudha Bhakti mencapai Rp 396,11 miliar.
Di sisi lain, beberapa bank di luar bank BUKU I, juga tengah melakukan tambaha modal lewat rights issue, dan ada pula private placement.
Misalnya, PT Bank Jago Tbk (ARTO) yang sudah naik kelas menjadi bank BUKU II. Bank Jago juga berencana melakukan penambahan modal via rights issue tahap kedua.
Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar mengatakan jumlah saham baru yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 3 miliar saham.
"Yang pasti, dana hasil rights issue tahap II ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan agar dapat memenuhi aturan modal minimum bank sebesar Rp 3 triliun, membiayai ekspansi usaha, investasi di infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia," kata Kharim dalam siaran persnya, Senin (5/10/2020).
Sebelumnya pada April 2020 perusahaan telah melakukan rights issue tahap pertama dan memperoleh dana senilai Rp 1,3 triliun.
Dana hasil penerbitan saham baru tersebut digunakan untuk menambah modal, meningkatkan skala bisnis, merekrut sumber daya manusia yang relevan dengan aspirasi bank dan investasi di bidang teknologi.
Bank Jago merupakan nama baru Bank Artos setelah bankir senior Jerry Ng dan Patrick Walujo menjadi pemegang saham baru Bank Artos.
Selain Bank Jago, PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) juga mengumumkan rencana penambahan modal via rights issue dengan nilai jumbo. Jumlah saham baru yang akan dirilis sebanyak-banyaknya 20 miliar saham baru atau sebesar 73% dari modal disetor.
PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) akhirnya merampungkan proses penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement.
Berdasarkan keterbukaan informasi dari Perseroan, private placement tersebut berjumlah 16,36 miliar, yang seluruhnya diambil oleh KB Kookmin Bank, salah satu bank terbesar di Korea.
Dengan harga eksekusi Rp 190 per saham, maka melalui aksi korporasi ini Bukopin berhasil mendapatkan tambahan modal sekitar Rp 3,1 triliun. Hal ini menyebabkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bukopin naik di atas 16%.
[Gambas:Video CNBC]
Pages
Most Popular