Heboh! Ramai-ramai Protes Suntikan Negara ke Jiwasraya Rp22 T

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
04 October 2020 19:18
Puluhan nasabah Jiwasraya yang tergabung dalam Forum Korban Jiwasraya melakukan aksi damai di Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta, Jumat, 11/9. Aksi tersebut dilakukan karena tidak adanya kejelasan mengenai pencairan dana bagi para nasabah korban Jiwasraya Saving Planyang sudah lewat jatuh tempo selama 2 tahun. Sebelumnya, Jiwasraya mengklaim membayarkan tunggakan kepada sebagian nasabah senilai Rp470 miliar pada akhir Maret lalu. Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan pembayaran utang klaim diberikan kepada 15 ribu nasabah pemegang polis tradisional. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Foto: Nasabah Jiwasraya yang tergabung dalam Forum Korban Jiwasraya melakukan aksi damai di Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta, Jumat, (11/9). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa politisi dan pegiat media sosial memprotes mengenai rencana pemerintah menyuntik PT Jiwasraya (Persero) melalui pendirian perusahaan asuransi jiwa IFG Life sebesar Rp 22 triliun.

Perinciannya, dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut akan disuntikkan secara bertahap melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Bahana pada 2021 sebesar Rp 12 triliun dan Rp 10 triliun pada tahun berikutnya.

Bahana adalah Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan yang akan membawahi IFG Life. Brand baru Bahana adalah Indonesia Financial Group (IFG).

Keputusan itu ditetapkan dalam rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya dan Bahana, pada Kamis (1/10/2020).

Kritik keras misalnya datang dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Dia menyebut negara tak seharusnya negara turun tangan menyelamatkan BUMN yang dilanda korupsi.

"Jiwasraya tidak terkait "too big to fail" jadi jual aja. Kan sudah ada BPJS maka jiwasraya biarkan aja bangkrut atau ada yg mau bei. Negara jangan tolong BUMN Korup!," katanya dalam cuitan di akun Twitternya @Fahrihamzah, Jumat (2/10/2020).




Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid juga menegaskan, partainya menolak rencana penyuntikan dana PMN kepada Jiwasraya.

Sudah sejak lama, partainya juga mendesak agar DPR membentuk Pansus, namun usulan itu tidak ditindaklanjuti pimpinan DPR.

"Usulan resmi @FPKSDPRRI & FPD, unt bentuk Pansus Jiwasraya, tidak ditindaklanjuti oleh pimp DPR. Padahal usulan itu sudah memenuhi syarat pembentukan Pansus. Anehnya justru 8 bulan berikut, yg muncul malah suntikan dari Pemerintah unt Jiwasraya sebesar rp 20T. @FPKSDPRRI menolak!," cuitnya di akun @hnurwahid, Rabu (30/9/2020).



Berpendapat senada, Said Didu, mantan petinggi di Kementerian BUMN juga menolak jika negara harus turun tangan menyuntik dana Jiwasraya yang sudah jelas 'dirampok'.

"Ke mana akal sehat ttg Jiwasraya ? :

1. Suntikan Rp 22 t utk menutupi perampokan ?

2. Awalnya DPR minta sktr Rp 5-6 t kok skrg diberikan Rp 22 t - jumlah yg mendekati dg yg dirampok

3. 2007 SMI menolak beri PMN utk tutupi krisis 98 ke Rp 3 t, skrg dirampok tapi disuntik Rp 22 t," ungkap @msaid_didu, Jumat (2/10/2020).



Seorang dokter, Fanni Fathihah yang juga netizen, ikut berkomentar soal PMN ini. Dia bahkan membandingkan persoalan suntikan buat defisit BPJS Kesehatan yang alot, dibandingkan dengan proses mulus yang dialami PMN Jiwasraya.



Seperti diketahui, dalam rencana restrukturisasi Jiwasraya, dana sebesar Rp 22 triliun ini akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni Bahana.

Perusahaan ini nantinya akan digunakan untuk menampung seluruh nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi polisnya, baik itu nasabah tradisional dan saving plan.

"Dalam usaha melaksanakan restrukturisasi tersebut akan diberikan penambahan modal kepada BPUI sebesar yang diajukan akan dibahas, Rp 12 triliun pada tahun anggaran 2021, untuk tahap pertama. Kemudian Rp 10 triliun pada tahun 2022," kata Arya Bima, Ketua Rapat Panja Asuransi Jiwasraya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (1/10/2020).

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kementerian dan manajemen Jiwasraya akan mulai memberikan opsi untuk restrukturisasi kepada nasabah mulai November nanti. Proses restrukturisasi ini diharapkan dapat selesai pada Maret 2021 sehingga proses pengalihan nasabah ini bisa dilakukan secepatnya.

"Jadi targetnya mulai Maret kita alihkan," kata Kartika di kesempatan yang sama.


(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kejagung Mulai Lelang Aset Kasus Jiwasraya Rp 520,83 M

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular