Bantah soal Lobi-lobi Direksi BUMN, Marah kah Erick ke Ahok?

Jakarta, CNBC Indonesia - Video kritik Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terhadap perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah ini, yang diunggah di Youtube, pekan lalu sempat bikin heboh.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut disebut-sebut, yang membuat Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka suara. 

Dalam video tersebut Ahok mengkritisi perilaku direksi Pertamina. Ahok menyebut pergantian posisi direksi di perseroan karena adanya lobi-lobi.

Bahkan, dia menyebut lobi-lobi itu pun langsung dilakukan ke menteri.

Menanggapi hal ini, Erick mengatakan sudah semestinya seorang direksi perusahaan pelat merah harus dekat dengan menteri.

Sebab, kedekatan dengan menteri ini dapat meningkatkan 'teamwork' (kerja sama tim) antara kedua belah pihak.

"Komisaris, direksi harus dekat dengan menterinya. Kalau nggak, nanti teamwork jadi nggak jalan. Karena itu kan saya ngasih arahan pada saat bertemu seluruh direksi mengenai transformasi BUMN yang sudah ada di Instagram saya," tutur Erick saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (22/9/2020).

Baca: Staf Khusus Erick Buka-bukaan Soal Pemanggilan Ahok

Dia mengungkapkan, tak ada lobi-lobi yang dilakukan oleh direksi BUMN dengan menteri, melainkan hanya melakukan rapat dan sudah menjadi hal yang biasa.

"Lho, kalau saya kan hubungan dengan direksi, komisaris, menteri kan hal yang biasa saya rasa. Kalau dibilang lobi-lobi, semua itu pembicaraan, rapat, bukan lobi. Sesuatu yang biasa," jelasnya.

Sebenarnya pekan lalu, Ahok langsung menemui Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (17/9/2020) merespons perkembangan pemberitaan dan pembicaraan publik.

Pertemuan itu digelar tak lama selepas rentetan kritik yang dilontarkan Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, terhadap internal Pertamina.

"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick," ujar BTP seperti dikutip via akun Instagram resminya @basukibtp, Kamis (17/9/2020).

[Gambas:Instagram]

Ahok mengatakan akan menjaga pesan Erick untuk menjaga kekompakan teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN.

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube dengan nama akun POIN, beberapa hari lalu, Ahok mengatakan bahwa para direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri.

Bahkan pergantian direksi di perusahaan juga dilakukan tanpa melalui komunikasi dengannya sebagai komisaris. Hal ini dilakukan langsung oleh menteri melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh direksi langsung.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, makanya saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri, karena yang menentukan Menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," kata Ahok.

Dia pun menyebut Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum jabatan Presiden Jokowi berakhir.

Menurutnya BUMN lebih baik jika dikelola secara profesional, salah satu caranya bisa meniru apa yang telah dilakukan Singapura dengan membentuk Temasek.

"Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek. Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang," tuturnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan secara rinci pemanggilan Ahok pada Kamis lalu oleh Erick Thohir berkaitan dengan videonya yang viral membicarakan kebobrokan Pertamina.

Arya mengatakan dalam pertemuan tersebut Ahok ditanya mengenai masalah-masalah apa yang terjadi di tubuh Pertamina.

"Pak Erick memanggil [Ahok], sebagai Komut yang dipilih Kementerian BUMN. Pak Ahok ditanya sama Pak Erick ada masalah apa di Pertamina," tuturnya di dalam sebuah diskusi secara virtual pada Minggu (20/09/2020).

Pemanggilan ini, kata Arya, hanya untuk bertanya terkait dengan ucapan yang disampaikan Ahok dan menjadi viral di sejumlah media pada pekan lalu.

Menanggapi apa yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Arya mengatakan bahwa itu merupakan masukan yang baik bagi KBUMN.

"Masukan diterima, bagus banget. Ini bagian dari transformasi di Pertamina, bagaimana membuat transparan, atau juga misal ada proyek yang belum dilaksanakan juga ya didorong. Untuk memantau proyek strategis. Jadi, bukan teguran, tapi ingin tahu ada apa di Pertamina," terangnya.

Baca: Erick Thohir: Direksi BUMN Harus Dekat Dengan Menteri

Berbeda dengan pernyataan Arya, Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengatakan bahwa seseorang yang menjadi perhatian publik, seharusnya berhati-hati dalam bertutur kata.

"Ahok mampu, tak usah teriak meminta tolong orang lain. Artinya kan didengar orang lain harusnya internal dulu. Mengoptimalkan fungsi yang dia miliki. Kontennya bagus, coba dirapatkan sesama komisaris," katanya.

Menurutnya, apapun yang ingin disampaikan tergantung kapasitas di mana dan apa yang disampaikan. Dari isi yang disampaikan bagus, namun ada hal yang patut menjadi perhatian.

"Tetapi ketika ngomongnya tidak sebagai kapasitas, apalagi komisaris punya hak pengawasan luar biasa, bahkan komisaris sesuai UU perusahaan bisa melakukan RUPS ketika terjadi sesuatu di PT tersebut," tuturnya.

"Dia Komut, kan ada [komisaris] yang lain, rapatkan. Minta pendapat, baru ditegur. Nah di situ langkah perbaikan, sesuai dengan norma UU perusahaan," pungkasnya.

(hps/hps) Next Article Terbongkar! Begini Titah Erick ke Ahok yang Sentil Pertamina