Ahok Bicara Superholding, Ini Respons Kantor Erick Thohir

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai pembentukan superholding dan menghilangkan lembaga kementerian masih belum bisa dilakukan. Pasalnya, perusahaan-perusahaan pelat merah masih perlu memperbaiki supply chain dengan klasterisasi dan subholding untuk BUMN tertentu.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kementerian saat ini berfokus untuk memastikan antara BUMN satu dan lainnya inline sehingga supply chain antar-BUMN bisa terbentuk dan berjalan dengan baik.

"Jadi kita uji semua, kita jangan buru-buru mau superholding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif gak. Sekarang ini kan masing sendiri-sendiri nih, jadi masih jauh pemikiran mengenai superholding, masih jauh sekali," kata Arya di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Baca: Ini Komentar Staf Erick Thohir Soal Ahok Umbar Aib Pertamina

Menurut dia, strategi klasterisasi dan pembentukan subholding itu telah disampaikan kepada DPR. Pun DPR menilai langkah yang ditempuh ini merupakan strategi yang baik karena sesuai dengan kondisi BUMN saat ini.

"BUMN farmasi misalnya, bagaimana kita gabungkan rumah sakit yang tercecer-cecer sekarang bergabung jadi RS BUMN dan sekarang jaringan RS terbesar di BUMN dengan IHC punya. Ini bagaimana sebagai satu klaster dengan industri farmasi ini lagi kita bangun supply chainnya," lanjut dia.

"Jadi itu mimpi besar kita ada superholding, tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu. Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end to end supply chain antar BUMN-BUMN," tandasnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengatakan Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan saja. Sebaliknya, koordinasi antara BUMN ini dilakukan melalui sebuah superholding, yang bisa disebut Indonesia Incorporation.

Baca: Ahok Bongkar Aib, Pertamina: Kita Sudah Gandeng PPATK & KPK

Ahok menilai dengan adanya superholding ini nantinya tidak ada pihak yang bisa melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan selain superholding tersebut.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek," dalam sebuah unggahan video di Youtube dengan nama akun POIN.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Thohir Bakal Rombak Direksi Pertamina Setelah KAI?