Jasa Marga 'Tagih' Dana Pembesan Lahan Rp 5 T ke Pemerintah

Market - Muhammad Choirul Anwar , CNBC Indonesia
30 June 2020 14:43
Jalan Tol Pertama Ibu Kota (Jasa Marga) Foto: Jalan Tol Pertama Ibu Kota (Jasa Marga)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir begitu gencar membangun tol melalui PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), salah satu perusahaan BUMN yang diberi mandat melaksanakan tugas tersebut. Jasa Marga rupanya masih punya tagihan kepada pemerintah untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan bahwa sejak 2016, Jasa Marga menalangi lebih dahulu uang ganti pembebasan lahan. Namun saat ini belum semua dibayarkan pemerintah.

"Jadi untuk pembebasan lahan di tahun 2016 sampai tahun 2020 itu pengeluaran dana dalam rupiah yang sudah dikeluarkan oleh Jasa Marga melalui dana talangannya sebesar Rp 27 triliun lebih, itu di tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian yang sudah dibayarkan totalnya adalah Rp 22,2 triliun," kata Subakti Syukur dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (30/6/20).


Dengan begitu, masih ada angka Rp 5 triliun utang pemerintah yang belum dibayar, tepatnya Rp 5,03 triliun. Dia merinci, utang pemerintah yang belum dibayar dari tahun 2016 sebesar Rp 112,90 miliar.

Selanjutnya, untuk pembelian lahan 2017 mencapai Rp 489,37 miliar. Lalu sebesar Rp 595,867 miliar pada 2018, Rp 3,52 triliun untuk 2019, dan Rp 307,36 miliar untuk 2020.

Dalam kesempatan itu, Subakti juga mengemukakan sejumlah persoalan. Dia bilang bahwa alokasi anggaran penggantian dana talangan tanah seringkali cepat habis jika terjadi percepatan pembangunan.

"Jadi kadang-kadang kita diminta cepat membangun menyelesaikan jalan tol dan butuh waktu lama untuk persetujuan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan. Usulan kami adalah alokasi anggaran bandling seluruh proyek apabila ada kekurangan dapat segera ditambah tanpa menunggu persetujuan Menteri Keuangan," tandasnya.

Dia juga mengusulkan, pengalokasian anggaran yang memerlukan izin Menteri Keuangan hanya untuk plafond total pembebasan tanah seluruh jalan tol. Artinya persetujuan bukan diteken berdasarkan kebutuhan per proyek sehingga ada fleksibilitas penggunaan anggaran proyek.

"Sehingga apabila ada perubahan anggaran proyek mekanisme perizinannya cukup melalui satu pejabat level di bawah menteri terkait," urainya.

Beberapa waktu lalu, Moody's menurunkan rating Jasa Marga dari Baa2 menjadi Baa3 dan outlook perusahaan tetap negatif.

Penurunan rating ini menurut Moody's dikarenakan turunnya ekspektasi dukungan dari pemerintah Indonesia terhadap BUMN ini karena pemerintah Indonesia nampaknya semakin selektif terhadap BUMN mana yang layak dibantu karena kondisi fiskal Indonesia yang sedang kurang baik.

Apalagi menurut Moody's JSMR tidak memiliki posisi yang strategis dari kepentingan pemerintah Indonesia dibandingkan dengan perusahaan lain. Walaupun begitu Moody's beranggapan bila pemerintah Indonesia akan tetap membantu JSMR bila benar-benar diperlukan

Outlook negatif yang diberikan Moody's juga dikarenakan oleh resiko kredit yang terus menghantui Jasa Marga dampak dari merebaknya virus corona. Moody's berekspektasi terjadinya kontraksi di tingkat lalu lintas terutama di tol milik Jasa Marga akan menurunkan tingkat arus kas JSMR pada tahun 2020. Walaupun pemerintah Indonesia sudah melonggarkan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) akan tetapi ketidakpastian akan terjadinya gelombang kedua virus corona tetap cukup besar.

Kelemahan profil finansial JSMR ini termasuk sedikitnya zona penahan dan kebutuhan perusahaan akan tambahan dana dari luar perusahaan menyebabkan buruknya profil kredit BUMN ini.

Jasa Marga sedang membicarakan hal ini dengan bank-bank yang memberikan pinjaman agar tidak terjadi gagal bayar dan dapat mengatur arus kasnya dengan lebih baik di tengah pandemi corona ini.

Kebijakan baru di tengah ketidakpastian akibat corona ini juga menjadi dasar penurunan profil kredit Jasa Marga. Kenaikan tarif di tol milik Jasa Marga sudah ditunda dan walaupun perusahaan berhak atas kompensasi atas penundaan ini, masih belum di dapat berapa dan kapan kompensasi ini akan di dapat.

Akan tetapi memang secara historis, pengguna tol Jasa Marga lumayan tahan terhadap krisis di tengah tingginya pertumbuhan demografi masyarakat kelas menengah di Indonesia.

Likuiditas Jasa Marga tergolong lemah dalam 12 sampai 18 bulan kedepan karena arus kas yang negatif. Apalagi JSMR baru saja mengumumkan akan membayarkan dividen sebesar 5% dari laba bersih perusahaan, turun dari 15% tahun lalu.

Per May 2020, JSMR kurang lebih memiliki Ro 2,8 triliun kas di neraca ny. Likuiditas JSMR disokong oleh fasilitas kredit sebesar Rp 24,4 triliun, Rp 4,4 triliun diantaranya akan jatuh tempo dalam setahun kedepan. JSMR sedang membicarakan hal ini dengan bank-bank lokal untuk memperpanjang dan mendapatkan likuiditas baru.


(hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading