Rangkul TNI hingga Polri di BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir

Anisatul Umah & Monica Wareza, CNBC Indonesia

12 June 2020 14:50

Foto: Menteri BUMN Erick Thohir (Dok. BUMN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait dengan keputusannya merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan BUMN dengan menempatkan para profesional pilihannya, dari birokrat, mantan menteri, bankir, hingga pejabat tinggi TNI dan Polri untuk memperkuat pengawasan perusahaan pelat merah.

Namun Erick menegaskan yang disorot publik justru soal pemilihan tentara jadi komisaris, bukan para profesional, mantan menteri, ekonomi, dan bankir-bankir hebat yang sudah diajak bergabung di BUMN dengan latar belakang dan kapasitas yang teruji.

"Pak Agus Marto gak dari BIN [Badan Inteligen Negara]. Chatib Basri bukan dari tentara, yang disorot [media] yang seksi [saja] sih," tegasnya dalam konferensi pers virtual usai RUPST PT Pertamina (Persero), Jumat (12/6/2020).

Sebagai informasi, Agus Martowardojo adalah mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada Kamis (20/2/2020). Agus juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Tokopedia sejak 10 Januari 2019.

Baca:

Nicke Jadi Dirut, Erick: Target 2 Anak Usaha Pertamina IPO

Adapun Chatib Basri juga mantan Menteri Keuangan yang ditunjuk Erick menjadi Komisaris Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) pada 19 Februari 2020. Chatib menggantikan Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), Wakil Menteri BUMN, yang sempat menjadi komut Bank Mandiri.

Selain Chatib, RUPST Bank Mandiri saat itu juga memutuskan mengangkat Andrinof Chaniago sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen bank BUMN dengan kode emiten BMRI tersebut. Beberapa nama tokoh di jajaran komisaris BMRI yakni Nawal Nely, Faried Utomo, Arif Budimanta, Boedi Armanto, dan Loeke Larasati Agoestina.

Erick menjelaskan, pemilihan komisaris dan direksi BUMN tentu punya pertimbangan dan alasan tersendiri, yang sesuai antara kapasitas tokoh terkait dengan bisnis inti dari perusahaan BUMN tersebut.

"Pemilihan pasti ada reason-nya, di pertambangan kadang ada konflik baik namanya soal tanah. Baik namanya perizinan yang tumpang tindih ada juga isu sosial pada masyarakat kita, itu harus balance di masing-masing usaha ada yang ahlinya di industri ada, yang ahli di keuangan adan. Tapi ada juga ahlinya untuk sosial," jelas Erick.

"Isunya nah ini yang coba kita balance apalagi sumber daya alam kekayaan negara yang harus dilindungi," tegas Erick.

"Sama juga misalnya di asuransi, selama ini banyak isu-isu penipuan yang pertanggungjawaban masyarakat tidak dapat kepastian. Di asuransi juga figur yang dekat degan penegakan hukum dan juga ahli keuangan ini balance aja, sama juga di Kemen BUMN background saya enterpreneur, dua Wamen saya lebih perbankan," katanya.

"Dua deputi saya ada yang background-nya hukum ada juga yang dar sektor swasta, ada deputi dari dari dalam, bukan kementerian dari dalam perusahaan, ini balance yang baik, asdep (asisten deputi) yang bantu eselon dua mayoritas dari dalam.

Pada RUPST PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Rabu 10 Juni lalu, Erick sempat disorot. Saat itu Erick, selain melakukan penggantian salah satu direksi perusahaan, juga pengangkatan tiga komisaris baru yakni E. Piterdono HZ, Carlo Brix Tewu, Andi Pahril Pawi, dan Irwandy Arif.

Menariknya, ada dua jenderal aktif TNI dan Polri sebagai komisaris di PTBA. Pertama, Marsekal Madya (Marsda) Andi Pahril Pawi yang saat ini tercatat sebagai jenderal bintang dua di TNI AU yang sebelumnya menjabat Pejabat Tinggi Mabes TNI AU dan sebelumnya juga diamanahi jabatan Staf Ahli Bidang Hankam BIN (Badan Inteligen Negara).

Marsda Andi Pahril Pawi juga pernah bertugas sebagai Kepala Biro Pengamanan, Biro Pengamanan, Sekretariat Militer Presiden, dikutip dari data resmi Kementerian Pertahanan.

Kedua, yakni perwira tinggi Polri bintang dua, Irjen Carlo Brix Tewu yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Carlo Brix Tewu adalah petinggi polisi aktif yang ditarik oleh Erick memperkuat Kementerian BUMN. Inspektor Jenderal (Irjen) Carlo sebelumnya bertugas di Deputi V Bidkor Kamtibmas Kemenkopolhukam.