Penyelamatan Jiwasraya, kok Tiba-tiba Ada Nusantara Life?

Market - Lidya Julita Sembiring & Monica Wareza, CNBC Indonesia
25 February 2020 14:09
Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyampaikan tiga alternatif penyelesaian dana nasabah Jiwasraya.
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyampaikan tiga alternatif penyelesaian dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam skema yang belum diputuskan bersama dengan DPR tersebut, ada rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 15 triliun untuk membayar polis nasabah dan menyelamatkan Jiwasraya.

Selain itu, juga terungkap adanya satu perusahaan baru namanya PT Nusantara Life di bawah kendali holding BUMN asuransi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Nusantara Life yang akan menjadi perusahaan yang akan menyediakan dana untuk pembayaran polis Jiwasraya.

Hal itu terungkap dalam dokumen yang disampaikan Kementerian BUMN di depan DPR, seperti dikutip CNBC Indonesia Selasa ini (25/2/2020). Nusantara Life itu berbentuk perusahaan baru di bawah Bahana, jadi tidak berkaitan dengan PT Asuransi Jiwa Nusantara atau asuransi swasta yang dikenal sebagai Nusantara Life yang sempat ramai kasusnya pada 2013.


Dalam dokumen tersebut, ada tiga skema besar penyelamatan polis dan Jiwasraya :

Opsi A
Bail In, dukungan dari pemilik saham Jiwasraya. Pertimbangannya, dapat dilakukan pembayaran penuh maupun sebagian. Namun ada risiko hukum (gugatan) jika dibayar sebagian.

Opsi B
Bail Out, dukungan dana dari pemerintah. Pertimbangannya, opsi bail out dapat dilakukan kepada Jiwasraya karena belum ada peraturan terkait baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun KSSK.


Opsi C
Likuidasi, pembubaran perusahaan. Pertimbangannya, harus dilakukan melalui OJK. Namun opsi ini memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan.

Dari tiga opsi tersebut, Kementerian BUMN lebih memilih Opsi A dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan politik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah merumuskan tiga alternatif pembayaran utang klaim yang akan dimulai pada 2020. Utang klaim ini tak hanya untuk produk JS Saving Plan yang menanggung gagal bayar mencapai Rp 16 triliun tahun ini, tapi juga klaim dari nasabah tradisional Jiwasraya.

Nah, kehadiran Nusantara Life ini masuk dalam Alternatif 1 hingga 2 penyelamatan Jiwasraya.


Penjelasan Alternatif 1, yakni adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh tipe produk Jiwasraya. Pertimbangannya, aspek legal bahwa pembayaran polis tidak bisa dibedakan sehingga pembayaran dilakukan dengan cicilan yang sama.

Untuk produk tradisional, seluruh polis akan dibayarkan 5% di 2020. Sisanya, akan dicicil hingga 2024. Cara yang sama juga akan dilakukan untuk produk JS Saving Plan.

Jumlah pembayaran pada 2020, untuk produk tradisional sebesar Rp 20 miliar. Sementara Saving Plan Rp 617 miliar.  Jadi total kebutuhan dana untuk pembayaran polis pada 2020 senilai Rp 637 miliar. Sisanya Rp 15,91 triliun, akan dicicil dari 2021 hingga 2024.

Dengan Holding BUMN Asuransi di bawah Bahana atau BPUI, Nusantara Life, yang akan menjadi 'penyelamat'. Untuk memenuhi equity gap atau kekurangan ekuitas Nusantara Life, maka akan dilakukan sejumlah upaya pengalihan aset senilai Rp 12,3 triliun.

Selain itu juga ada penerbitan Promisory Note oleh Bahana senilai Rp 9 triliun dan total PMN sebesar Rp 15 triliun, terdiri dari PMN cash Rp 6 triliun-Rp 8 triliun dan PNM non-cash Rp 7 triliun-Rp 9 triliun.

Sementara itu, Alternatif 2, yakni fokus pada polis tradisional dengan mempertimbangkan aspek sosial. Pertimbangannya, berdasarkan nilai tunai sehingga pembayaran awal dilakukan senilai Rp 100 juta untuk seluruh pemegang polis dan sisanya dicicil. 

Untuk produk tradisional, seluruh polis akan dibayarkan Rp 100 juta di 2020. Sisanya, akan dicicil hingga 2024. Cara yang sama juga akan dilakukan untuk produk JS Saving Plan.

Jumlah pembayaran pada 2020, untuk produk tradisional sebesar Rp 138 miliar. Sementara Saving Plan Rp 1,7 triliun.  Jadi total kebutuhan dana untuk pembayaran polis pada 2020 senilai Rp 1,85 triliun. Sisanya Rp 14,9 triliun, akan dicicil dari 2021 hingga 2024.

Untuk memenuhi equity gap di Nusantara Life, maka akan dilakukan sejumlah upaya pengalihan aset senilai Rp 12 triliun. Penerbitan Promissory Notes oleh BPUI senilai Rp 9 triliun, total PMN Rp 15 triliun, PMN cash Rp 6 triliun-Rp 8 triliun dan PMN Non Cash Rp 7 triliun-Rp 10 triliun.

Alternatif 3
, melakukan pembatasan pertanggungan nilai tunai (benchmark LPS). Pertimbangannya, berdasarkan benchmark LPS sehingga pembayaran pembayaran bisa dilaksanakan dengan adanya capping (pembatasan) sampai Rp 2 miliar.

Untuk produk tradisional, polis kurang dari Rp 2 miliar pada 2020 dibayar 5% sisanya dicicil. Hal yang sama juga berlaku untuk produk Saving Plan. Jumlah pembayaran pada 2020, untuk produk tradisional sebesar Rp 19 miliar. Sementara Saving Plan Rp 652 miliar.

Jadi total kebutuhan dana untuk pembayaran polis pada 2020 senilai Rp 671 miliar. Sisanya Rp 12,74 triliun, akan dicicil dari 2021 hingga 2024.

Untuk memenuhi equity gap di Nusantara Life, maka akan dilakukan sejumlah upaya pengalihan aset senilai Rp 14,8 triliun. Penerbitan Premisory Note oleh BPUI senilai Rp 9 triliun, total PMN Rp 12,7 triliun, PMN cash Rp 5 triliun-Rp 7 triliun dan PNM Non Cash Rp 7 triliun-Rp 9 triliun.


CNBC Indonesia juga mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata. Isa juga belum bisa memberikan penjelasan terkait skema dan alternatif penyelesaian tersebut.

"KBUMN sedang menyiapkan rencana penanganan masalah Jiwasraya secara komprehensif. Kita tunggu saja mereka menyampaikannya ke publik," kata Isa kepada CNBC Indonesia.

CNBC Indonesia juga mencoba menghubungi Kementerian BUMN melelaui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari Kementerian BUMN.

Ketua Panja Komisi VI DPR RI Aria Bima juga mengatakan belum ada kepastian dari seluruh pihak terkait langkah apa yang akan diambil. Saat ini, panja baru saja melakukan pembahasan dari opsi-opsi yang disampaikan oleh Kementerian BUMN.

"Itu saja belum, kepastian dari mana kok muncul seperti itu, opsi-opsi duitnya dari mana. Boleh saja kalau opsi Rp 15 triliun apa PMN [penyertaan modal negara], apa holdingisasi, apa
rights issue. Muncul PMN yang punya duit juga bingung, enggak mudah loh," kata Aria sebelum rapat dengan Kementerian BUMN dan direksi Jiwasraya di komplek parlemen, Selasa (25/2/2020).

[Gambas:Video CNBC]


(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading