Musim 'Kawin', 41 Bank di Sumatera Barat Merger
Roy Franedya, CNBC Indonesia
17 December 2019 16:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Merger atau penggabungan usaha kembali terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Terbaru Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memerger 41 BPR yang dimilikinya menjadi 17 BPR.
Peresmian merger ini dilakukan di Auditorium Istana Sumatera Barat, Selasa (17/12/2019). Peresmian ini dilakukan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat.
"Peningkatan modal minimum akan dapat meningkatkan daya saing dan tata kelola BPR/BPRS di tengah tingginya persaingan usaha sektor jasa keuangan dengan keberadaan bank umum, perusahaan pembiayaan, hingga fintech lending," kata Teguh.
Teguh mengapresiasi upaya 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dalam mengambil langkah aksi korporasi melakukan merger BPR dengan melalui proses yang cukup panjang.
Banyak manfaat yang diperoleh BPR dalam melakukan merger, yaitu mempercepat pemenuhan ketentuan modal inti minimal tanpa harus melakukan penambahan setoran modal, dan jika modal inti telah mencapai Rp 6 miliar maka BPR dapat melakukan pembagian dividen.
Selain itu, meningkatkan tata kelola dan efisiensi di bidang operasional, yaitu terpenuhinya SDM yang tepat guna dan kemampuan keuangan untuk investasi di bidang teknologi informasi.
Merger juga akan meningkatkan daya saing hingga ekspansi pasar menjadi lebih luas, dan secara bersamaan akan menurunkan persaingan dengan BPR lainnya serta bisa meningkatkan kemampuan likuiditas serta lending, dan akan meningkatkan laba BPR.
Pada saat ini, dari 17 grup BPR hasil merger terdapat satu grup BPR merger telah menjadi BPR dengan total aset dan modal inti terbesar di Sumbar. Sedangkan 16 grup BPR merger lainnya sedang dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan administrasi.
Selain merger, OJK bersama Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan kerja sama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian dengan meluncurkan program Aksi Pangan sebagai bagian dari peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumbar.
Kegiatan AKSI Pangan yang telah dimulai pada Maret 2017 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian, dan meningkatkan akses masyarakat petani terhadap jasa keuangan yang lebih luas. Selain itu, meningkatkan pemahaman Industri Jasa Keuangan terhadap bisnis sektor pertanian dan pangan, memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil, menambah jumlah lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
(roy/tas) Next Article Tak Kunjung Sembuh, Bank di Bandung Ini Ditutup OJK
Peresmian merger ini dilakukan di Auditorium Istana Sumatera Barat, Selasa (17/12/2019). Peresmian ini dilakukan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat.
"Peningkatan modal minimum akan dapat meningkatkan daya saing dan tata kelola BPR/BPRS di tengah tingginya persaingan usaha sektor jasa keuangan dengan keberadaan bank umum, perusahaan pembiayaan, hingga fintech lending," kata Teguh.
Banyak manfaat yang diperoleh BPR dalam melakukan merger, yaitu mempercepat pemenuhan ketentuan modal inti minimal tanpa harus melakukan penambahan setoran modal, dan jika modal inti telah mencapai Rp 6 miliar maka BPR dapat melakukan pembagian dividen.
Selain itu, meningkatkan tata kelola dan efisiensi di bidang operasional, yaitu terpenuhinya SDM yang tepat guna dan kemampuan keuangan untuk investasi di bidang teknologi informasi.
Merger juga akan meningkatkan daya saing hingga ekspansi pasar menjadi lebih luas, dan secara bersamaan akan menurunkan persaingan dengan BPR lainnya serta bisa meningkatkan kemampuan likuiditas serta lending, dan akan meningkatkan laba BPR.
Pada saat ini, dari 17 grup BPR hasil merger terdapat satu grup BPR merger telah menjadi BPR dengan total aset dan modal inti terbesar di Sumbar. Sedangkan 16 grup BPR merger lainnya sedang dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan administrasi.
Selain merger, OJK bersama Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan kerja sama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian dengan meluncurkan program Aksi Pangan sebagai bagian dari peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumbar.
Kegiatan AKSI Pangan yang telah dimulai pada Maret 2017 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian, dan meningkatkan akses masyarakat petani terhadap jasa keuangan yang lebih luas. Selain itu, meningkatkan pemahaman Industri Jasa Keuangan terhadap bisnis sektor pertanian dan pangan, memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil, menambah jumlah lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
(roy/tas) Next Article Tak Kunjung Sembuh, Bank di Bandung Ini Ditutup OJK
Most Popular