
Bukan Jumat Ini, Erick Sebut Deadline RUPSLB PLN 23 Desember

Jakarta, CNBC Indonesia - Tenggat waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLN (Persero) ditetapkan paling lambat Senin 23 Desember mendatang. Sebelumnya Komisaris PLN Sumiyati mengungkapkan kabar RUPSLB akan digelar Jumat ini (13/12/2019).
RUPSLB tersebut akan digelar untuk merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan setrum negara ini.
"Belum [RUPSLB]. [Katanya hari ini?] Enggak! Gosip melulu, saya rasa mengenai PLN masih dalam proses, mudah-mudahan minggu ini diputuskan, Minggu ini kan sampai Sabtu," kata Erick di Jakarta, usai acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Jumat (13/12/2019).
Ketika ditanya apakah RUPSLB PLN akan digelar pekan depan, Erick menegaskan tenggat pelaksanaan RUPSLB adalah 23 Desember.
"Kalau enggak salah deadline 23 Desember, nanti saya review dulu. Proses masih berjalan," kata Erick.
Sebelumnya di Kementerian Keuangan, Sumiyati, Komisaris PLN yang juga Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, mengatakan dirinya belum menerima undangan resmi. "Tapi di dalam [internal PLN] sudah dikabarkan hari Jumat [13/12/2019], siap-siap RUPSLB, tapi hanya disuruh siap-siap tapi belum ada undangan," tegas Sumiyati usai acara Orientasi Pegawai Baru CPNS dari Politeknik Keuangan Negara STAN di Jakarta, Rabu (11/12/2018).
"Kita di internal saja, disuruh siap-siap saja, karena kan kita [komisaris] dari berbagai lembaga," tegas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ini.
Dua nama yang sudah dipublikasikan untuk mengisi jajaran direksi adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang dikabarkan akan menjadi Direktur Utama PLN menggantikan Sofyan Basir. Nama lainnya yakni Darmawan Prasodjo (komisaris PLN) yang kabarnya akan menjadi Wakil Direktur Utama PLN.
"Enggak, kami enggak dapatkan informasi itu [nama Rudiantara dan Darmawan] tahunya dari berita-berita. Kami belum tahu, belum ada yang ngasih tahu, belum tahu informasi secara resmi," tegas Sumiyati.
Sumiyati mengatakan gelaran RUPSLB akan digelar di Kementerian BUMN. "Kalau RUPS, owner [pemegang saham], ya direksi [hadir]. [Tapi] biasanya yang baru itu [direksi baru, Rudiantara dan Darmawan] enggak ada, yang diundang itu yang eksisting [direksi dan komisaris]," katanya.
Dia juga menampik adanya informasi di grup internal komisaris atas dua nama tersebut. "Enggak ada, kita bisnis biasa aja kita jalankan."
Kementerian BUMN memang mengisyaratkan RUPSLB bakal dilakukan Desember ini guna menetapkan direksi dan komisaris baru. "Secepatnya. Kalau bisa tahun ini," kata Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, Selasa kemarin (10/12).
Menurut Arya, semua keputusan terkait direksi dan komisaris masih bergantung dari keputusan pemerintah sebagai pemegang saham PLN.
Intip progres pembangunan PLTA Jatigede
(tas/tas) Next Article Dahlan: Rudiantara jadi Bos PLN Bukan Turun Kelas!