Penerimaan Pajak Lesu, IHSG Ditutup Melemah 0,66%

Sentimen negatif dari dalam negeri mejadi faktor yang memantik aksi jual di bursa saham tanah air. Menjelang akhir tahun, kabar yang kurang mengenakan justru menghampiri perekonomian Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sisi pajak masih sangat jauh dari target. Padahal, saat ini sudah masuk bulan terakhir di tahun 2019.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memaparkan, hingga 10 Desember 2019 penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.136 triliun. Realisasi ini baru mencapai 72% dari target di APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Ada selisih senilai Rp 441,56 triliun yang harus dikejar jika ingin realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang dicanangkan di APBN.

"Sampai awal Desember Rp 1.136 triliun atau kira-kira 72%," ujar Suryo di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (11/12/2019).

Lantas, penerimaan perpajakan di tahun 2019 terbilang begitu loyo. Sebelumnya hingga akhir Oktober 2019, melansir data yang dipaparkan dalam publikasi APBN KiTa, penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp 1.173,89 atau hanya naik tipis sebesar 1,2% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya (Januari-Oktober 2018). Pada Januari-Oktober 2018, realisasi penerimaan perpajakan tercatat melejit hingga 15,8% secara tahunan.

Lesunya realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2019 tentu menjadi kabar buruk bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, penerimaan perpajakan merupakan sumber pemasukan utama bagi pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya.

Di APBN 2019, belanja negara ditargetkan senilai Rp 2.461,11 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan senilai Rp 2.165,11 triliun. Dari target pendapatan negara yang senilai Rp 2.165,11 triliun tersebut, sebanyak Rp 1.786,38 triliun atau setara dengan 82,5% ditargetkan berasal dari penerimaan pajak.

Ketika penerimaan pajak lesu seperti pada tahun ini, amunisi pemerintah untuk menggenjot belanja menjadi relatif sedikit, yang pada akhirnya berpotensi membuat laju perekonomian tertatih.

Salah satu faktor yang membuat penerimaan perpajakan lesu di tahun 2019 adalah laju pertumbuhan ekonomi yang sudah lesu sejak memasuki kuartal II.

Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi untuk periode kuartal III-2019. Sepanjang kuartal III-2019, BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Angka pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02% tersebut lantas berada di bawah capaian periode kuartal I-2019 dan kuartal II-2019. Capaian tersebut juga jauh lebih rendah dari capaian pada kuartal III-2018 kala perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,17% secara tahunan. Secara kumulatif pada tiga kuartal pertama tahun 2019, perekonomian hanya tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan.

Untuk diketahui, pada kuartal I-2019 perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,07% secara tahunan, sementara pada kuartal II-2019 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% secara tahunan.



Ketika perekonomian tumbuh dengan lambat, pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia akan menjadi lemah sehingga setoran pajak dari mereka akan ikut loyo.

Hingga akhir Oktober 2018, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) tercatat senilai Rp 593,21 triliun, melejit hingga 17,96% jika dibandingkan posisi hingga akhir Oktober 2017. Sementara itu, hingga akhir Oktober 2019, penerimaan PPh hanya naik tipis 2,15% secara tahunan menjadi Rp 605,9 triliun.

Pada periode Januari-Oktober 2018, penerimaan PPh Badan melejit 25,21% secara tahunan. Sementara itu, pada periode Januari-Oktober 2019, penerimaan PPh pasal 22 (dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor) hanya naik tipis 6,84%.

Sementara itu, dalam periode yang sama penerimaan PPh pasal 25/29 untuk korporasi justru terkontraksi sebesar 0,7% secara tahunan.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(ank/ank)

Pages

Show All