Bursa Saham Asia Menguat, IHSG Malah ke Zona Merah
Anthony Kevin, CNBC Indonesia
12 December 2019 12:48
Sentimen negatif dari dalam negeri menjadi faktor yang memantik aksi jual di bursa saham tanah air. Menjelang akhir tahun, kabar yang kurang mengenakan justru menghampiri perekonomian Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sisi pajak masih sangat jauh dari target. Padahal, saat ini sudah masuk bulan terakhir tahun 2019.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memaparkan, hingga 10 Desember 2019 penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.136 triliun. Realisasi ini baru mencapai 72% dari target di APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Ada selisih senilai Rp 441,56 triliun yang harus dikejar jika ingin realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang dicanangkan di APBN.
"Sampai awal Desember Rp 1.136 triliun atau kira-kira 72%," ujar Suryo di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (11/12/2019).
Lantas, penerimaan perpajakan di tahun 2019 terbilang begitu loyo. Sebelumnya hingga akhir Oktober 2019, melansir data yang dipaparkan dalam publikasi APBN KiTa, penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp 1.173,89 atau hanya naik tipis sebesar 1,2% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya (Oktober 2018). Per Oktober 2018, realisasi penerimaan pajak tercatat melejit hingga 15,8% secara tahunan.
Lesunya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 tentu menjadi kabar buruk bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, penerimaan pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya.
Di APBN 2019, belanja negara ditargetkan senilai Rp 2.461,11 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan senilai Rp 2.165,11 triliun. Dari target pendapatan negara yang senilai Rp 2.165,11 triliun tersebut, sebanyak Rp 1.786,38 atau setara dengan 82,5% ditargetkan berasal dari penerimaan pajak.
Ketika penerimaan pajak lesu seperti pada tahun ini, amunisi pemerintah untuk menggenjot belanja menjadi relatif sedikit, yang pada akhirnya berpotensi membuat laju perekonomian tertatih.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ank/ank)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sisi pajak masih sangat jauh dari target. Padahal, saat ini sudah masuk bulan terakhir tahun 2019.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memaparkan, hingga 10 Desember 2019 penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.136 triliun. Realisasi ini baru mencapai 72% dari target di APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Ada selisih senilai Rp 441,56 triliun yang harus dikejar jika ingin realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang dicanangkan di APBN.
Lantas, penerimaan perpajakan di tahun 2019 terbilang begitu loyo. Sebelumnya hingga akhir Oktober 2019, melansir data yang dipaparkan dalam publikasi APBN KiTa, penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp 1.173,89 atau hanya naik tipis sebesar 1,2% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya (Oktober 2018). Per Oktober 2018, realisasi penerimaan pajak tercatat melejit hingga 15,8% secara tahunan.
Lesunya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 tentu menjadi kabar buruk bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, penerimaan pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya.
Di APBN 2019, belanja negara ditargetkan senilai Rp 2.461,11 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan senilai Rp 2.165,11 triliun. Dari target pendapatan negara yang senilai Rp 2.165,11 triliun tersebut, sebanyak Rp 1.786,38 atau setara dengan 82,5% ditargetkan berasal dari penerimaan pajak.
Ketika penerimaan pajak lesu seperti pada tahun ini, amunisi pemerintah untuk menggenjot belanja menjadi relatif sedikit, yang pada akhirnya berpotensi membuat laju perekonomian tertatih.
TIM RISET CNBC INDONESIA
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular