Pascamenguat 3 Hari Beruntun, IHSG Akhirnya Melemah

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan kedua di pekan ini, Selasa (10/12/2019), di zona merah.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG melemah 0,11% ke level 6.186,75. Namun, dengan cepat IHSG bisa membalikkan keadaan dengan merangsek ke zona hijau. Titik tertinggi IHSG pada hari ini berada di level 6.205,13.

Sayang, per akhir sesi satu IHSG sudah kembali berada di zona merah. Per akhir sesi satu, IHSG jatuh 0,13% ke level 6.185,95. Per akhir sesi dua, koreksi IHSG sudah bertambah dalam menjadi 0,17% ke level 6.183,51.

Koreksi IHSG pada hari ini lantas memutus rentetan apresiasi selama tiga hari beruntun.

Kinerja IHSG senada dengan mayoritas bursa saham utama kawasan Asia yang juga ditransaksikan di zona merah: indeks Nikkei terkoreksi 0,09%, indeks Hang Seng jatuh 0,22%, dan indeks Straits Times terkoreksi 0,58%.

Perkembangan terkait perang dagang AS-China yang kurang menggembirakan menjadi faktor yang menekan kinerja bursa saham Benua Kuning.

Financial Times melaporkan bahwa Partai Komunis China telah memerintahkan seluruh kantor pemerintahan untuk secara total menghilangkan ketergantungan terhadap perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) buatan negara lain dalam jangka waktu tiga tahun, seperti dilansir dari CNBC International.

Layaknya formasi di permainan sepak bola, kebijakan ini disebut dengan istilah "3-5-2". Hal ini lantaran penggantian hardware dan software buatan negara lain tersebut akan dilakukan secara bertahap, tepatnya 30% pada tahun 2020, 50% pada tahun 2021, dan 20% pada tahun 2022, tulis Financial Times dalam pemberitaannya.

Pemberitaan dari Financial Times tersebut mengutip sebuah publikasi dari sekuritas asal China yang bernama China Securities. Analis di China Securities memproyeksikan bahwa sebanyak 20 hingga 30 juta hardware di China perlu untuk diganti guna memenuhi kebijakan tersebut.

Menurut China Securities, perintah untuk secara total menghilangkan ketergantungan terhadap hardware dan software buatan negara lain datang pada awal tahun ini. Walaupun tak ada pengumuman yang disampaikan terkait dengan kebijakan ini kepada publik, dua perusahaan keamanan siber (cybersecurity) menginformasikan kepada Financial Times bahwa klien-klien mereka yang merupakan bagian dari pemerintah China telah menjelaskan kebijakan tersebut kepada mereka.

Jika benar adanya, keputusan pemerintah China untuk secara total menghilangkan ketergantungan terhadap hardware dan software buatan negara lain patut dicurigai bukan hanya karena perang dagang yang sedang berkecamuk dengan AS.

Perkembangan tersebut patut dicurigai semakin menegaskan ketidaksenangan China terhadap dukungan yang diberikan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap demonstrasi di Hong Kong.

Belum lama ini, Trump resmi menandatangani dua RUU terkait demonstrasi di Hong Kong yang pada intinya memberikan dukungan bagi para demonstran di sana.

RUU pertama akan memberikan mandat bagi Kementerian Luar Negeri AS untuk melakukan penilaian terkait dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Hong Kong dalam mengatur wilayahnya sendiri. Jika China terlalu banyak mengintervensi Hong Kong sehingga membuat kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri menjadi lemah, status spesial yang kini diberikan oleh AS terhadap Hong Kong di bidang perdagangan bisa dicabut.

Sebagai informasi, status spesial yang dimaksud membebaskan Hong Kong dari bea masuk yang dibebankan oleh AS terhadap produk-produk impor asal China. RUU pertama tersebut juga membuka kemungkinan dikenakannya sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong.

Sementara itu, RUU kedua akan melarang penjualan dari perlengkapan yang selama ini digunakan pihak kepolisian Hong Kong dalam menghadapi demonstran, gas air mata dan peluru karet misalnya.

Padahal, sebelumnya optimisme pelaku pasar sempat membuncah bahwa AS dan China akan segera mampu meneken kesepakatan dagang tahap satu.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa sesuatu bisa terjadi terkait dengan bea masuk tambahan yang dibebankan Washington terhadap produk impor asal China. Seperti yang diketahui, penghapusan bea masuk tambahan merupakan syarat dari China jika AS ingin meneken kesepakatan dagang tahap satu.

Sejauh ini AS telah mengenakan bea masuk tambahan bagi senilai lebih dari US$ 500 miliar produk impor asal China, sementara Beijing membalas dengan mengenakan bea masuk tambahan bagi produk impor asal AS senilai kurang lebih US$ 110 miliar.

Pages

Next