Usul Relaksasi Aturan, Erick Minta Hak Mengatur Merger BUMN

Market - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
02 December 2019 17:20
Usul Relaksasi Aturan, Erick Minta Hak Mengatur Merger BUMN
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pihaknya mempertimbangkan untuk mengusulkan perluasan wewenang Kementerian BUMN terkait dengan keputusan untuk menutup atau melakukan merger dan akuisisi perusahaan pelat merah.

"Selain itu, tentu kami juga mengharapkan PP 42 Nomor 23 [PP Nomor 43 Tahun 2005] di mana peran kerja Kementerian BUMN bisa lebih dilebarkan. Artinya kita punya hak untuk menutup atau memerger. Tentu kalau penanaman modal dari Menkeu. Tapi secara operasional perlu relaksasi dari hukum ini supaya prosesnya lebih cepat," kata Erick usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (2/12/2019).

PP terkait merger yang dimaksud Erick adalah PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 Oktober 2005.


Ketika ditanya soal potensi pengurangan BUMN dengan usulan ini, Erick menegaskan kemungkinan tersebut terbuka.

"Bisa aja dengan jumlah BUMN 142 dengan jumlah anak cucunya saya rasa lebih baik mana. Saya sudah sampaikan dari Rp 210 triliun keuntungan mungkin 70 persen hanya 15 perusahaan [kontribusi], yang lain seperti apa. Lebih baik kita lebih kecil lebih sehat tapi lebih cepat," tegasnya.

Mengacu PP Nomor 43 tersebut, Pasal 6 disebutkan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMN hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS untuk persero dan Menteri untuk perum. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMN harus pula memperhatikan kepentingan kreditor.


Pasal 9 menyebutkan, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.

Pengkajian terhadap rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMN dapat mengikutsertakan Menteri Teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dan/atau menggunakan konsultan independen.


Dalam hal inisiatif rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMN yang berasal dari Menteri Teknis, maka usulan disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian di bawah koordinasi Menteri.

Adapun Pasal 10 menyebutkan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah diterbitkanya peraturan pemerintah mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMN yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Erick juga mengatakan tengah menyusulkan penggodokan Peraturan Menteri (Permen) BUMN terkait dengan pembentukan anak dan cucu usaha perusahaan milik negara guna memfilter pendirian anak usaha secara tepat sasaran.

Pasalnya, selama ini pembentukan anak dan cucu usaha ada yang dilakukan tidak berdasar pada alasan fundamental yang tepat. Bahkan Erick merasa keberadaan anak dan cucu usaha membuat BUMN banyak dimanfaatkan oknum. Ujung-ujungnya banyak direksi BUMN yang terjerat korupsi.

Usul Relaksasi Aturan, Erick Minta Hak Mengatur Merger BUMNFoto: Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul)

"Saya rasa Permen sedang kita usulkan kalau pembentukan anak usaha atau cucu usaha saya rasa perlu ada alasan tidak main betul [dibentuk] saja. Apalagi tadi dari Komisi 6 menyampaikan sangat keras kebanyakan pembentukan anak usaha dan cucu itu lebih mengerdilkan dari perusahaan yang tadinya sudah untung," kata Erick.

"Dan saya rasa saya sepakat wakil rakyat tersebut. Tapi bukan berarti semua anak perusahaan itu sakit. Seperti Telkom dan Telkomsel sangat sehat. Atau yag baru Krakatau Steel dan Krakatau Posco itu juga menjadi sehat," tegasnya.

Dia menegaskan Permen nantinya akan mengatur klausul ketentuan pembentukan anak usaha. "Jadi permen tadi kalau ada penerbitan dan pembentukan [anak] usaha harus ada alasannya, saya enggak mau feodal [asal] memberhentikan [anak usaha] atau apa," kata pendiri Mahaka Media ini.

Erick mengatakan Kementerian BUMN akan duduk bersama dengan Kementerian Keuangan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusi bersama.


(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading