Tensi AS-China Kembali Memanas, IHSG Bakal 6 Hari Merah
Dwi Ayuningtyas, CNBC Indonesia
28 November 2019 12:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Pada awal perdagangan sesi I Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini (27/11/2019), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terlihat mencoba mencatatkan penguatan.
Namun, karena diselimuti oleh sentimen global yang penuh hawa negatif, pada akhir sesi I, IHSG tercatat melemah 0,33% ke level 6.003,26 indeks poin. Jika kondisi ini berlanjut hingga akhir perdagangan, maka IHSG telah menorehkan koreksi 6 hari beruntun, di mana pergerakan ini terakhir kali tercatat pada 20 Maret 2018.
Saham-saham yang turut menekan kinerja IHSG dari sisi nilai transaksi di antaranya PT Envy Technologies Indonesia Tbk/ENVY (-22,48%), PT Indonesia Tobacco Tbk/ITIC (-8,18%), PT Media Nusantara Tbk/MNCN (-4,09%), PT XL Axiata Tbk/EXCL (-3,24%), dan PT Bukit Asam Tbk/PTBA (-3,1%).
Kinerja bursa saham acuan Indonesia sejalan dengan rekannya di kawasan Asia yang kompak bergerak ke selatan. Indeks Straits Times melemah 0,33%, indeks Shanghai melemah 0,31%, indeks Kospi turun 0,15%, indeks Nikkei turun 0,11%, dan indeks Hang Seng terkoreksi tipis 0,05%.
Bursa saham acuan Benua Kuning mayoritas bergerak ke selatan karena keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dianggap berisiko menghidupkan kembali 'bara' yang hampir padam dari friksi dagang antara AS dengan China.
Kemarin (27/11/2019), Trump baru saja menandatangani Undang-undang (UU) penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Hong Kong yang diusulkan oleh Kongres AS pekan lalu. Trump juga mengesahkan UU yang melarang penjualan amunisi seperti gas air mata dan peluru karet ke polisi Hong Kong.
"Saya meneken UU ini sebagai bentuk rasa hormat kepada Presiden Xi (Jinping), China, dan rakyat Hong Kong. UU ini disahkan dengan harapan pemimpin dan perwakilan China di Hong Kong dapat mengatasi perbedaan serta menciptakan perdamaian dan kemakmuran bagi semua," kata Trump melalui keterangan tertulis yang dirilis Gedung Putih, dilansir dari CNBC International.
Beberapa jam setelah pernyataan tersebut dirilis, Kementerian Luar Negeri China langsung memberikan respon yang dengan tegas mengecam keputusan Trump dan berulang kali mengabaikan peringatan yang telah disampaikan Beijing.
"Kami menyarankan AS untuk tidak bertindak sewenang-wenang atau China harus dengan tegas melawan, dan AS harus menanggung segala konsekuensi yang dihasilkan," tulis Kementerian Luar Negeri China dalam situs resminya, merujuk pada terjemahan CNBC International.
Pihak Negeri Tiongkok juga menyampaikan bahwa Washington seharusnya tidak meremehkan komitmen China untuk menegakkan kebijakan satu negara dua sistem.
"Kami secara resmi mengatakan kepada AS dan sejumlah politisi oposisi di Hong Kong yang mengikuti jejak AS untuk tidak meremehkan tekad kami untuk melindungi kemakmuran dan stabilitas Hong Kong,
Jangan meremehkan kepercayaan kami untuk melindungi 'kebijakan satu negara, dua sistem' dan jangan meremehkan kemampuan dan strategi kami dalam melindungi kedaulatan, keselamatan, pertumbuhan, dan hak-hak negara kami," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China.
Respon dari pihak China sudah dengan jelas menunjukkan indikasi amarah, dan apabila Beijing ngambek risiko proses negosiasi dagang terhambat sangat besar. Bisa saja AS-China gagal menyepakati perjanjian damai dagang Fase I.
Namun, karena diselimuti oleh sentimen global yang penuh hawa negatif, pada akhir sesi I, IHSG tercatat melemah 0,33% ke level 6.003,26 indeks poin. Jika kondisi ini berlanjut hingga akhir perdagangan, maka IHSG telah menorehkan koreksi 6 hari beruntun, di mana pergerakan ini terakhir kali tercatat pada 20 Maret 2018.
Saham-saham yang turut menekan kinerja IHSG dari sisi nilai transaksi di antaranya PT Envy Technologies Indonesia Tbk/ENVY (-22,48%), PT Indonesia Tobacco Tbk/ITIC (-8,18%), PT Media Nusantara Tbk/MNCN (-4,09%), PT XL Axiata Tbk/EXCL (-3,24%), dan PT Bukit Asam Tbk/PTBA (-3,1%).
Bursa saham acuan Benua Kuning mayoritas bergerak ke selatan karena keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dianggap berisiko menghidupkan kembali 'bara' yang hampir padam dari friksi dagang antara AS dengan China.
Kemarin (27/11/2019), Trump baru saja menandatangani Undang-undang (UU) penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Hong Kong yang diusulkan oleh Kongres AS pekan lalu. Trump juga mengesahkan UU yang melarang penjualan amunisi seperti gas air mata dan peluru karet ke polisi Hong Kong.
"Saya meneken UU ini sebagai bentuk rasa hormat kepada Presiden Xi (Jinping), China, dan rakyat Hong Kong. UU ini disahkan dengan harapan pemimpin dan perwakilan China di Hong Kong dapat mengatasi perbedaan serta menciptakan perdamaian dan kemakmuran bagi semua," kata Trump melalui keterangan tertulis yang dirilis Gedung Putih, dilansir dari CNBC International.
Beberapa jam setelah pernyataan tersebut dirilis, Kementerian Luar Negeri China langsung memberikan respon yang dengan tegas mengecam keputusan Trump dan berulang kali mengabaikan peringatan yang telah disampaikan Beijing.
"Kami menyarankan AS untuk tidak bertindak sewenang-wenang atau China harus dengan tegas melawan, dan AS harus menanggung segala konsekuensi yang dihasilkan," tulis Kementerian Luar Negeri China dalam situs resminya, merujuk pada terjemahan CNBC International.
Pihak Negeri Tiongkok juga menyampaikan bahwa Washington seharusnya tidak meremehkan komitmen China untuk menegakkan kebijakan satu negara dua sistem.
"Kami secara resmi mengatakan kepada AS dan sejumlah politisi oposisi di Hong Kong yang mengikuti jejak AS untuk tidak meremehkan tekad kami untuk melindungi kemakmuran dan stabilitas Hong Kong,
Jangan meremehkan kepercayaan kami untuk melindungi 'kebijakan satu negara, dua sistem' dan jangan meremehkan kemampuan dan strategi kami dalam melindungi kedaulatan, keselamatan, pertumbuhan, dan hak-hak negara kami," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China.
Respon dari pihak China sudah dengan jelas menunjukkan indikasi amarah, dan apabila Beijing ngambek risiko proses negosiasi dagang terhambat sangat besar. Bisa saja AS-China gagal menyepakati perjanjian damai dagang Fase I.
Pages
Most Popular