DPR Mau Bentuk Badan Pengawas OJK, Apa Tujuannya?
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
27 November 2019 18:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR mengusulkan adanya badan pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencana ini akan diusulkan dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy mengatakan, rencana pembentukan badan pengawas, didasari terbatasnya monitoring atau supervisi Komisi XI DPR atas kebijakan-kebijakan OJK.
Apalagi, belakangan ini banyak kasus yang harus segera diselesaikan seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera, hingga Bank Muamalat.
"Pemicunya banyak kasus yang terjadi dan itu terlambat untuk ditangani," ungkap Vera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Vera menjelaskan, di dalam Prolegnas nantinya, Komisi XI DPR akan melakukan revisi UU OJK dan memasukkan badan supervisi OJK. Situasi ini sama seperti UU BI tahun 1999 yang direvisi jadi tahun 2004. Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang (UU) Nomor 3/2014 tentang perubahan UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia.
"Itu kita masukkan, harus dibentuk badan supervisi yang mengawasi segala aksi-aksi atau kinerja mereka. Jadi itu menutup segala moral hazard. Jadi kita akan lihat governance-nya juga," jelasnya.
Vera berharap, badan pengawas ini dapat segera disahkan dalam Prolegnas tahun depan sehingga akan langsung bekerja secara efektif.
"Kami ingin mengembalikan marwah OJK sebagai lembaga yang punya kekuatan luar biasa dengan fungsi regulator, pengawas, dan penyidik yang bahkan dapat dilakukan dalam satu pintu," ucap dia.
Adapun, terkait masalah yang belakangan ini sedang jadi sorotan publik seperti Bank Muamalat, AJB Bumiputera maupun Jiwasraya, Komisi XI DPR RI telah membentuk panitia kerja khusus yang akan menangani permasalahan ketiga perusahaan di sektor jasa keuangan tersebut.
(hps/hps) Next Article IHSG Rebound Cepat, Ini Jurus Bos OJK di 2020 Kemarin
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy mengatakan, rencana pembentukan badan pengawas, didasari terbatasnya monitoring atau supervisi Komisi XI DPR atas kebijakan-kebijakan OJK.
Apalagi, belakangan ini banyak kasus yang harus segera diselesaikan seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera, hingga Bank Muamalat.
"Pemicunya banyak kasus yang terjadi dan itu terlambat untuk ditangani," ungkap Vera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
"Itu kita masukkan, harus dibentuk badan supervisi yang mengawasi segala aksi-aksi atau kinerja mereka. Jadi itu menutup segala moral hazard. Jadi kita akan lihat governance-nya juga," jelasnya.
Vera berharap, badan pengawas ini dapat segera disahkan dalam Prolegnas tahun depan sehingga akan langsung bekerja secara efektif.
"Kami ingin mengembalikan marwah OJK sebagai lembaga yang punya kekuatan luar biasa dengan fungsi regulator, pengawas, dan penyidik yang bahkan dapat dilakukan dalam satu pintu," ucap dia.
Adapun, terkait masalah yang belakangan ini sedang jadi sorotan publik seperti Bank Muamalat, AJB Bumiputera maupun Jiwasraya, Komisi XI DPR RI telah membentuk panitia kerja khusus yang akan menangani permasalahan ketiga perusahaan di sektor jasa keuangan tersebut.
(hps/hps) Next Article IHSG Rebound Cepat, Ini Jurus Bos OJK di 2020 Kemarin
Most Popular