AS Blacklist Perusahaan China, Perang Dagang Kembali Tegang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembicaraan damai antara AS dan China terkait perdagangan kedua negara tinggal sehari lagi. Kedua negara bakal bernegosiasi soal ketegangan perdagangan yang terjadi selama 15 bulan terakhir, Kamis (10/10/2019).

Namun sayangnya, kata damai sepertinya masih jauh dari kamus Beijing dan Washington. Pasalnya, tensi keduanya kini kembali memanas.

Berikut hal-hal yang membuat tensi AS dan China meninggi, yang dirangkum CNBC Indonesia, Rabu (9/10/2019).

BERSAMBUNG KE HAL 2 >>>>

Meski negosiasi damai tinggal satu hari lagi, pemerintah AS ternyata mengambil langkah dramatis yang membuat China meradang. AS memasukkan 28 entitas China dalam daftar hitam (blacklist) negara itu pada Senin (7/10/2019)

Hal ini akan membuat perusahaan yang masuk dalam daftar, sulit membeli komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan Washington. Otomatis produksi bisa lumpuh.

Dari data Business Insider, setidaknya ada 8 perusahaan teknologi yang terkena imbas. Antara lain, Hikvision, yang merupakan perusahaan peralatan pengawasan video terbesar di dunia asal China, yang memiliki nilai kapitalisasi sekitar US$ 42 miliar.

Startup di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence) juga termasuk di dalamnya. Seperti SenseTime yang memiliki valuasi US$ 4,5 miliar dan jaringan raksasa e-commerce Alibaba, Megvii yang memiliki aset hingga US$ 4 miliar dan tengah mempersiapkan IPO di Bursa Hong Kong.

Yitu Technologies yang memiliki aset US$ 2,4 juta juga terkena imbas. Sama seperti Megvii, perusahaan ini juga tengah dalam proses IPO.

Departemen Perdagangan AS (DoC) menegaskan langkah ini tidak terkait pembicaraan perang dagang kedua negara. Melainkan masalah lain, yakni pelanggaran HAM pemerintah pada kelompok minoritas Muslim China.

"Secara khusus, entitas ini telah terlibat dalam pelanggaran HAM dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye penindasan China, penahanan massal secara sewenang-wenang dan pengawasan dengan teknologi tinggi terhadap warga Uighur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya," kata DoC.

Hal senada juga ditegaskan sekretaris perdagangan AS.

"Pemerintah AS dan Departemen Perdagangan tidak dapat dan tidak bisa mentolerir penindasan terhadap etnis minoritas di China," ujar Sekretaris Perdagangan AS, Wilbur Ross dilansir dari Reuters.

Sebelumnya AS juga mem-blacklist raksasa elektronik China Huawei Tecnologies Co Ltd dengan alasan keamanan nasional. Beberapa perusahaan lain yang masuk daftar hitam antara lain, iFlytek Co, Zhejiang Dahua Technology, Xiamen Meiya Pico Information Co.

BERLANJUT KE HAL 3 >>> Pada Selasa (8/10/2019), Gedung Putih dikabarkan tengah menggodok kembali pembatasan investasi ke China. Khususnya, memblokir dana pensiun pemerintah untuk berinvestasi ke China.

Sebelumnya laporan ini sudah berkembang beberapa pekan lalu dan dibantah Penasehat Gedung Putih Peter Navaro. Ia bahkan berujar berita tersebut palsu alias hoaks.

Namun berdasarkan sumber yang diperoleh Bloomberg, para pejabat sudah bertemu untuk merapatkan kemungkinan ini pekan lalu. Bukan hanya membatasi investasi pensiun pemerintah, AS juga tengah membahas pembatasan penyedia indeks saham termasuk untuk saham perusahaan asal China.

Dalam laporan Bloomberg yang dikutip CNBC International, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Larry Kudlow mengadakan pertemuan tersebut dengan Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Keuangan.

Fakta ini membuat galau bursa saham AS, Wall Street. Bahkan pada penutupan Selasa (8/10/2019), indeks di Wall Street kompak anjlok.


Sementara itu, Kementerian Perdagangan China meminta AS untuk menjauh dari urusan domestik negara itu. Terutama setelah blacklist dilakukan AS terhadap 28 perusahaan negara itu dengan alasan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim di Xinjiang, China barat laut.

"Kami sangat mendesak AS untuk segera berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang masalah Xinjiang dan menghentikan campur tangan dalam urusan dalam negeri China" kata juru bicara dari Kementerian Perdagangan China dikutip dari CNBC International Rabu (9/10/2019).

"China juga akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi kepentingan China sendiri,".



(sef/sef) Next Article Blacklist Entitas China, AS Lempar 'Torpedo' ke Perang Dagang