Diumumkan Pekan Depan, Inikah Kementerian Jokowi Jilid II?
Monica Wareza, CNBC Indonesia
05 October 2019 18:39
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kepemimpinan keduanya mulai tahun ini bakal melebur nomenklatur sejumlah kementerian. Dikabarkan akan terdapat beberapa kementerian dan lembaga baru.
Beberapa nama kementerian berangkat dari concern masalah yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti investasi, perdagangan dan digitalisasi.
Beberapa sumber CNBC Indonesia yang ikut dalam pembahasan nomenklatur mengatakan salah satu kementerian yang akan diubah adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Menurut sumber tersebut sudah mencapai pada tahap akhir.
"Kemenko bidang Maritim akan menjadi Kemenko Bidang Maritim dan Investasi. Nantinya seluruh investasi akan terpusat di bawah kendali Menko Maritim dan Investasi," ungkap sumber CNBC Indonesia seperti ditulis Rabu (2/10/2019).
Tak hanya kementerian ini saja yang berganti nama. Sumber tersebut juga menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri dikabarkan juga akan dilebur dengan Kementerian Perdagangan. Tujuannya untuk memuluskan negosiasi ekspor.
"Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan dipertimbangkan dilebur dengan Kementerian Perdagangan," kata dia.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Menurut dia, peleburan dua kementerian ini tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara.
Kinerja investasi dan ekspor yang loyo, memang kerap kali membuat Jokowi melontarkan wacana untuk menggabungkan nomenklatur terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Penggabungan nomenklatur memang diperlukan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang selama ini menghambat perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global," terang dia.
Lanjut ke halaman 2 >>>
Tak hanya itu, nantinya Indonesia juga disebut-sebut akan memiliki kementerian khusus yang mengurusi investasi, yakni Kementerian Investasi.
Kementerian ini baru pertama kalinya diusung presiden, sebelumnya lembaga yang mengurusi investasi di Indonesia adalah Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).
Paling baru dari Jokowi adalah akan adanya kementerian khusus yang mengurusi perkembangan teknologi keuangan Indonesia. Rencana ini hampir final dan kementerian ini akan diberi nama Kementerian Ekonomi Digital.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital cukup pesat di Indonesia. Sedagkan negara lain sudah terlebih dahulu memiliki kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.
"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semau perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata dia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tidak mau menanggapi rumor soal kementerian yang beredar. Namun ia memastikan Presiden Jokowi akan mengumumkan nomenklatur Kementerian baru pada pekan depan.
"Selasa atau rabu mungkin bapak Presiden akan menjelaskan pertanyaan ini," kata dia di Gedung Kemenko Kemaritiman rabu (4/10/2019).
Sedangkan untuk nama-nama yang mengisi jabatan tersebut hingga saat ini belum jelas kapan akan disampaikan. Kemungkinan, pengumuman Menteri baru dilakukan setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019.
(roy/roy) Next Article BPK Sebut Jiwasraya Sistemik, BUMN: Jangan Dibikin Ramai!
Beberapa nama kementerian berangkat dari concern masalah yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti investasi, perdagangan dan digitalisasi.
Beberapa sumber CNBC Indonesia yang ikut dalam pembahasan nomenklatur mengatakan salah satu kementerian yang akan diubah adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Menurut sumber tersebut sudah mencapai pada tahap akhir.
Tak hanya kementerian ini saja yang berganti nama. Sumber tersebut juga menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri dikabarkan juga akan dilebur dengan Kementerian Perdagangan. Tujuannya untuk memuluskan negosiasi ekspor.
"Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan dipertimbangkan dilebur dengan Kementerian Perdagangan," kata dia.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Menurut dia, peleburan dua kementerian ini tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara.
Kinerja investasi dan ekspor yang loyo, memang kerap kali membuat Jokowi melontarkan wacana untuk menggabungkan nomenklatur terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Penggabungan nomenklatur memang diperlukan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang selama ini menghambat perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global," terang dia.
Lanjut ke halaman 2 >>>
Tak hanya itu, nantinya Indonesia juga disebut-sebut akan memiliki kementerian khusus yang mengurusi investasi, yakni Kementerian Investasi.
Kementerian ini baru pertama kalinya diusung presiden, sebelumnya lembaga yang mengurusi investasi di Indonesia adalah Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).
Paling baru dari Jokowi adalah akan adanya kementerian khusus yang mengurusi perkembangan teknologi keuangan Indonesia. Rencana ini hampir final dan kementerian ini akan diberi nama Kementerian Ekonomi Digital.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital cukup pesat di Indonesia. Sedagkan negara lain sudah terlebih dahulu memiliki kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.
"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semau perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata dia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tidak mau menanggapi rumor soal kementerian yang beredar. Namun ia memastikan Presiden Jokowi akan mengumumkan nomenklatur Kementerian baru pada pekan depan.
"Selasa atau rabu mungkin bapak Presiden akan menjelaskan pertanyaan ini," kata dia di Gedung Kemenko Kemaritiman rabu (4/10/2019).
Sedangkan untuk nama-nama yang mengisi jabatan tersebut hingga saat ini belum jelas kapan akan disampaikan. Kemungkinan, pengumuman Menteri baru dilakukan setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019.
(roy/roy) Next Article BPK Sebut Jiwasraya Sistemik, BUMN: Jangan Dibikin Ramai!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular