Tensi Politik RI Memanas Lagi, IHSG Belum Pernah Hijau Sesi I

Lebih lanjut, Indonesia yang berpotensi memanas lagi juga menjadi faktor yang membuat pelaku pasar melego saham-saham di tanah air. Seperti yang diketahui, Indonesia memanas dalam beberapa waktu terakhir seiring dengan gelombang demo yang terjadi di berbagai daerah terkait dengan beberapa isu.

Isu-isu yang dimaksud di antaranya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang belum lama ini sudah disahkan oleh parlemen. Disahkannya revisi UU KPK dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya yang sistematis untuk melemahkan posisi KPK, sebuah lembaga yang memiliki rekam jejak oke dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain revisi UU KPK, aksi demo juga digelar guna menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut, ada RUU Permsayarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan juga RUU Minerba yang lagi-lagi meresahkan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya sudah mengambil beberapa langkah guna mendingikan suasana, seperti berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada akhirnya mendorong pengesahan RUU KUHP dan tiga RUU kontroversial lain dibatalkan.

Kepastian pembatalan pengesahan empat RUU tersebut datang pada hari Selasa (24/9/2019) dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Empat RUU yang dibatalkan pengesahannya adalah RUU KUHP, RUU Permasyarakatan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba.

Kemudian, Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh bangsa dari berbagai elemen di Istana Kepresidenan. Pasca menggelar pertemuan, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu untuk UU KPK yang sangat kontroversial.

"Ya tentu ini akan kita segera hitung kalkulasi dan nanti setelah kita putuskan akan kami sampaikan pada senior dan guru-guru saya yang hadir," kata Jokowi.

Namun, belum semua tuntutan pendemo dipenuhi. Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak mentah-mentah ajakan Jokowi untuk bertemu pada hari Jumat (27/9/2019).

Kalangan mahasiswa menganggap, yang dibutuhkan saat ini bukanlah pertemuan melainkan sikap tegas kepala negara dalam memenuhi tuntutan dan aspirasi kalangan mahasiswa.

"Kami rasa tuntutan yang diajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan jalur media. Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan, melainkan tujuan kami adalah sikap tegas bapak Presiden memenuhi tuntutan," tulis keterangan resmi BEM SI.

Pada hari ini, aksi demo akan kembali digelar di Gedung DPR. Aksi demo ini bertepatan dengan Rapat Paripurna terakhir oleh anggota DPR periode 2014-2019.

Melansir CNN Indonesia, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR. Aliansi ini terdiri dari sejumlah kampus yang ada di Jakarta dan daerah lainnya.

"Kalau BEM secara keseluruhan turun di DPR lagi (atas nama) Aliansi Mahasiswa Indonesia," Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia Ghozi Basyir Amirullah saat dikonfirmasi CNN Indonesia, Senin (30/9/2019).

Masih melasir CNN Indonesia, sebanyak 20.500 personel disiagakan guna mengamankan aksi demonstrasi hari ini.

"20.500 personel gabungan disiagakan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, Senin (30/9/2019).

Argo menjelaskan, puluhan ribu personel tersebut terdiri atas personel gabungan. Mereka berasal dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kendaraan taktis juga disiagakan di sana, seperti baracuda dan water canon," lanjut Argo.

Situasi di Indonesia yang berpotensi kembali memanas membuat pelaku pasar bermain defensif dengan melego saham-saham di tanah air.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(ank/ank)

Pages

Show All